JAKARTA – Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan di Jakarta pada Selasa (28/7/2026) malam.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan Anom Widiyantoro saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
“Salah satu orang yang diamankan di Jakarta adalah Bupati Pemalang, yang kemudian tadi malam sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Budi menjelaskan, dalam operasi senyap tersebut tim KPK mengamankan sebanyak 21 orang di tiga wilayah berbeda. Sebanyak lima orang diamankan di Jakarta, 15 orang diamankan di Kabupaten Pemalang, dan satu orang lainnya diamankan di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
“Dari 21 orang tersebut, 12 orang akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Gedung KPK Merah Putih. Untuk 7 orang lainnya, 6 dari Pemalang dan 1 dari Purworejo kemungkinan siang ini sampai dengan sore tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ujarnya.
Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai lebih dari Rp 2 miliar dalam OTT tersebut.
Budi mengatakan, operasi tangkap tangan yang menjerat Anom Widiyantoro diduga berkaitan dengan penerimaan yang berhubungan dengan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang serta dugaan praktik jual beli jabatan.
“Apakah itu nanti konstruksi pasalnya adalah penyuapan ataupun pemerasan terkait dengan proyek-proyek di Kabupaten Pemalang, tentu nanti akan dipaparkan dan dibahas dalam ekspose,” ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan penangkapan Anom Widiyantoro dalam OTT yang digelar pada Selasa malam.
“Benar,” kata Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi, Rabu (29/7/2026).
Meski demikian, Fitroh belum mengungkapkan secara rinci perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Bupati Pemalang tersebut.
KPK hingga kini masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan untuk menentukan status hukum mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
