Mengapa Masjid Al-Aqsa Sangat Penting?
Masjid Al-Aqsa merupakan situs paling suci ketiga bagi umat Islam setelah Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah.
Kompleks tersebut juga dikenal sebagai Temple Mount, yang diyakini sebagai lokasi berdirinya dua Bait Suci dalam tradisi Yahudi.
Bagi umat Kristen, kawasan tersebut juga memiliki nilai sejarah karena berkaitan dengan perjalanan hidup Yesus Kristus sebagaimana tercatat dalam Alkitab.
Selain nilai keagamaan, Al-Aqsa juga memiliki arti politik yang sangat besar bagi rakyat Palestina karena dipandang sebagai simbol identitas nasional sekaligus bagian dari Yerusalem Timur yang mereka cita-citakan menjadi ibu kota negara Palestina di masa depan.
Apa Itu Status Quo Masjid Al-Aqsa?
Setelah Israel menduduki Yerusalem Timur pada 1967, diterapkan pengaturan yang dikenal sebagai status quo.
Dalam kesepakatan tersebut, umat Islam tetap diperbolehkan beribadah di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa.
Sementara itu, umat Yahudi diperbolehkan berkunjung ke kawasan tersebut, tetapi tidak melakukan ibadah di dalam kompleks. Aktivitas keagamaan Yahudi dilakukan di Tembok Barat atau Tembok Ratapan yang berada di bawah kompleks masjid.
Yordania juga tetap memegang perwalian atas situs tersebut melalui lembaga Waqaf Islam yang mengelola kompleks Al-Aqsa, sedangkan otoritas Israel bertanggung jawab atas aspek keamanan.
Namun, sejumlah laporan menyebut kondisi tersebut mulai mengalami perubahan.
Warga Yerusalem menyatakan puluhan petugas Waqaf yang dipekerjakan Yordania dilarang memasuki kompleks Al-Aqsa sepanjang tahun ini.
Selain itu, jumlah jemaah Muslim dilaporkan menurun, sementara semakin banyak pengunjung Yahudi yang diperbolehkan memasuki kompleks dan menjalankan ritual keagamaan.
Laporan The Times of Israel pada Januari menyebut polisi untuk pertama kalinya secara terbuka mengizinkan pengunjung Yahudi membawa lembaran doa ke dalam kompleks.
Pada Juni, muncul pula laporan mengenai rencana Israel dan Amerika Serikat mengembangkan kawasan tersebut menjadi pusat multikeagamaan. Namun, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio membantah mengetahui adanya rencana tersebut.
