WASHINGTON DC – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump merencanakan penjualan paket amunisi senilai 2,8 miliar dollar AS atau sekitar Rp 49,5 triliun kepada Israel.
Paket tersebut mencakup 40.000 bom berbobot 2.000 pound atau sekitar 907 kilogram, terdiri dari 20.000 unit MK-84 dan 20.000 unit BLU-117. Laporan mengenai paket ini juga menyebut 20.000 hulu ledak I-2000 Penetrator.
Rencana penjualan tersebut telah disampaikan secara informal kepada komite-komite Kongres AS yang berwenang memberikan masukan terkait penjualan senjata dalam jumlah besar.
Reuters melaporkan pada Selasa (15/9/2026), paket tersebut masih dalam tahap perencanaan dan belum menjadi transaksi final. Departemen Luar Negeri AS dan Kedutaan Besar Israel belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar Reuters.
Bom berbobot 2.000 pound tersebut sebelumnya telah digunakan Israel di Gaza dan Lebanon. Penggunaannya mendapat sorotan dari sejumlah pakar hak asasi manusia karena daya ledaknya yang besar dan risiko terhadap warga sipil.
Rencana tersebut juga melanjutkan kebijakan pemerintahan Trump dalam memasok kebutuhan militer Israel. Pengiriman bom berat serupa sebelumnya sempat ditahan pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden karena kekhawatiran mengenai potensi korban sipil di Gaza.
Rencana Penjualan Tuai Kritik di AS
Rencana penjualan amunisi tersebut mendapat sorotan dari sejumlah politisi Partai Demokrat yang mendesak penghentian atau pembatasan bantuan militer AS kepada Israel di tengah tingginya jumlah korban sipil dalam perang Gaza.
Kritik juga muncul dari sejumlah tokoh di luar kubu oposisi. Mantan pembawa acara Fox News, Tucker Carlson, turut melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintahan Trump terkait dukungan militer kepada Israel.
“Jika Anda ingin memperpanjang perang Iran hingga waktu yang tidak terbatas, inilah yang akan Anda lakukan,” ujarnya.
“Peningkatan daya hancur senjata ini memperberanikan Israel dan mengesampingkan opsi perdamaian,” sambungnya.
Sementara itu, Reuters melaporkan dukungan publik AS terhadap Israel mengalami penurunan sejak perang Gaza dimulai pada 2023, terutama di kalangan pemilih Demokrat.
