Perkembangan Dugaan Jual Beli Jabatan Kepala Sekolah di Makassar, ASN Terbukti Terlibat Terancam Dipecat dan Diproses Pidana

MAKASSAR – Penanganan dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah di Kota Makassar masih terus bergulir. Inspektorat Kota Makassar kini mendalami keterangan sejumlah pihak yang namanya disebut dalam dugaan kasus tersebut.

Di tengah proses pemeriksaan, Pemerintah Kota Makassar menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti terlibat tidak hanya terancam sanksi disiplin berat hingga pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil (PNS), tetapi juga dapat diproses secara pidana apabila ditemukan unsur suap, gratifikasi, pungutan liar (pungli), atau pemerasan.

ASN Terancam Sanksi Berat hingga Pemberhentian

Kepala Inspektorat Kota Makassar, Andi Asma Zulistia Ekayanti, menjelaskan bahwa pemberian sanksi terhadap ASN mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam regulasi tersebut, pelanggaran disiplin ASN dibagi menjadi tiga kategori, yakni hukuman ringan, sedang, dan berat.

Untuk pelanggaran berat, sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Baca Juga :  Ke Mana Gubernur Jambi Al Haris Saat Demo Karhutla? Massa Tuntut Pertanggungjawaban

“Penegakan hukuman disiplin berdasarkan PP 94 juga pasti dilakukan. Paling berat dari penegakan hukuman disiplin itu pemberhentian,” ujar Andi Asma Zulistia Ekayanti, dikutip dari Tribun Timur, Senin (29/6/2026).

Ia menegaskan, Pemerintah Kota Makassar berkomitmen menuntaskan pemeriksaan dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, hingga saat ini Inspektorat belum menyampaikan hasil pemeriksaan karena proses pendalaman masih berlangsung.

Inspektorat Terus Dalami Keterangan Sejumlah Pihak

Andi Asma mengatakan seluruh pihak yang diduga mengetahui maupun terlibat dalam perkara tersebut akan dimintai klarifikasi, termasuk nama-nama yang muncul dalam video yang beredar.

“Pasti yang terkait dipanggil. Dan pasti di luar itu pun masih ada ketika kami melakukan pemeriksaan,” ujarnya.

Menurutnya, tim Inspektorat telah memulai pemeriksaan sejak beberapa hari terakhir. Bahkan, proses pemeriksaan tetap dilakukan pada hari libur guna mempercepat pendalaman kasus.

Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memastikan pemerintah kota menangani dugaan jual beli jabatan kepala sekolah secara serius.

Ia menyebut seluruh pihak yang namanya tercantum dalam video telah dipanggil oleh Inspektorat untuk dimintai keterangan.

Baca Juga :  KPK Sita 6 Barang Bukti dari Faizal Assegaf dalam Kasus Korupsi Bea Cukai

“Tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengonfirmasi seluruh pihak-pihak yang tersebut di dalam video itu dan akan langsung diperiksa oleh Inspektorat,” kata Munafri.

Munafri juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Makassar telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar agar proses pemeriksaan berjalan secara transparan dan objektif.

Berpotensi Berlanjut ke Proses Pidana

Selain sanksi disiplin bagi ASN, pihak yang terbukti melakukan pelanggaran juga dapat diproses berdasarkan ketentuan pidana apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya unsur suap, gratifikasi, pungutan liar, maupun pemerasan.

Munafri menegaskan Pemerintah Kota Makassar tidak akan memberikan perlindungan kepada pihak yang terbukti terlibat.

“Kalau terbukti, akan ada sanksi. Sanksinya bisa bertingkat, mulai dari sanksi administrasi hingga proses penegakan hukum,” tegas Munafri, dikutip dari Tribun Timur, Selasa (30/6/2026).

Hingga kini, proses pemeriksaan masih berlangsung. Pemerintah Kota Makassar menyatakan hasil pendalaman tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran, sekaligus menetapkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat.

Pos terkait