Sidang Korupsi LPEI: Saksi Ungkap Luas Lahan PT Tebo Indah Diduga Dimanipulasi demi Peroleh Kredit

JAKARTA – Fakta baru terungkap dalam sidang dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Seorang saksi menyebut luas lahan perkebunan kelapa sawit milik PT Tebo Indah (PT TI) diduga dimanipulasi untuk kepentingan pengajuan kredit.

Temuan tersebut disampaikan Herman Jap saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (1/7/2026).

Herman mengungkapkan, hasil sensus lapangan yang dilakukan konsorsium Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) menunjukkan luas riil kebun sawit PT Tebo Indah hanya sekitar 2.400 hektare.

“Akhirnya setelah hasil sensus ternyata benar, 2.400 (Ha). Nah itulah kesimpulannya yang memang riil,” ungkap Herman dalam sidang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (1/7/2026).

PT Tebo Indah merupakan perusahaan yang terlibat dalam perkara dugaan korupsi pembiayaan ekspor di LPEI. Direktur PT Tebo Indah, Liu Raymond, menjadi salah satu dari delapan terdakwa dalam kasus tersebut.

Penilaian Aset untuk Agunan Kredit

Herman menjelaskan, KJPP Felix menerima permohonan penilaian aset PT Tebo Indah yang akan dijadikan agunan untuk memperoleh fasilitas kredit dari LPEI.

Baca Juga :  Polda Jabar Isolasi Taufik Hidayat di Sel Khusus Usai Kasus Penganiayaan Wanita di Bandung

Menurutnya, penilaian dilakukan menggunakan sejumlah metode sesuai jenis aset. Metode income approach digunakan untuk penilaian tanah, cost approach untuk bangunan dan mesin, market approach untuk kendaraan, serta discounted cash flow (DCF) untuk tanaman kelapa sawit yang telah menghasilkan.

Saat ditanya jaksa mengenai tujuan penilaian tersebut, Herman menegaskan hal itu telah dijelaskan dalam proposal yang diterima.

“Ya tujuannya memang jelas di proposal adalah jaminan utang ke Bank Exim (Indonesia Eximbang alias LPEI -red),” kata Herman di persidangan.

Muncul Perbedaan Luas Lahan

Herman mengaku baru mengetahui adanya perbedaan hasil penilaian setelah menghadiri rapat di LPEI.

Dalam rapat tersebut, KJPP Romulo, Charlie, dan Rekan mencatat luas tanaman sawit menghasilkan mencapai sekitar 5.000 hektare, sedangkan hasil penilaian KJPP Felix menunjukkan luas hanya sekitar 2.400 hektare.

“Memang kita ketahui setelah meeting di bank ya Pak, Bank LPEI, EXIM, setelah itu baru kita ketahui bahwa ini kok terjadi perbedaan. Setelah meeting itu, sebelumnya kita nggak dikasih tahu apapun tentang perbedaan antara KJPP,” ujarnya.

Untuk memastikan data yang benar, LPEI kemudian meminta konsorsium KJPP melakukan sensus lapangan terhadap aset PT Tebo Indah.

Baca Juga :  Pemkot Solo Digugat Dua Warga ke PN Solo, Sidang Perdana Digelar 4 Agustus 2026

Menurut Herman, perbedaan hasil penilaian terjadi karena data yang diberikan kepada masing-masing KJPP sebagai dasar perhitungan berbeda. Fakta tersebut baru diketahuinya setelah membandingkan dokumen penilaian saat diperiksa penyidik.

Jaksa Sebut Kerugian Negara Capai Rp992,8 Miliar

Dalam perkara ini, delapan orang didakwa, yakni Kepala Departemen Divisi Pembiayaan Syariah LPEI periode 2011–2017 Andi Maulana Adjie, Kepala Divisi Pembiayaan Syariah LPEI periode 2007–2016 Intan Apriadi, Kepala Departemen Syariah 1 LPEI periode 2017–2018 Gamaginta, Kepala Departemen Pembiayaan Syariah 2 LPEI periode 2011–2016 Komaruzzaman, Direktur Pelaksana I LPEI periode 2009–2018 Dwi Wahyudi, Relation Manager Pembiayaan Syariah I LPEI periode 2015–2018 Ryan Wahyudi, Direktur PT Tebo Indah Liu Raymond, serta pemilik manfaat PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit Handoko Limaho.

Jaksa mendakwa Andi Maulana Adjie, Gamaginta, Komaruzzaman, dan Intan Apriadi melakukan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas pembiayaan ekspor oleh LPEI pada periode 2014–2015.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perbuatan para terdakwa disebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp992,8 miliar.

Pos terkait