Kronologi Polemik Utang Rp70 Juta Nenek Ngatini di Bank Jombang, Berawal dari Pinjaman hingga Berakhir Damai

JOMBANG – Polemik utang Rp70 juta yang melibatkan Ngatini (69), warga Desa Banjardowo, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, menyita perhatian publik.

Ngatini mengaku hanya pernah meminjam uang sebesar Rp500.000. Sementara itu, PT BPR Bank Jombang (Perseroda) menjelaskan bahwa nilai kewajiban Rp70 juta merupakan akumulasi dari sejumlah fasilitas kredit yang telah diperpanjang melalui mekanisme pembiayaan ulang (refinancing).

Perselisihan tersebut sempat berujung gugatan perdata sebelum akhirnya kedua belah pihak mencapai kesepakatan damai. Berikut kronologi lengkapnya.

Awal Mula Pinjaman

Pimpinan Cabang Pembantu PT BPR Bank Jombang Unit Kabuh, Aan Huda, menjelaskan Ngatini merupakan nasabah lama yang telah tercatat aktif sejak 2012.

Menurut Aan, kredit pertama diperoleh Ngatini pada 24 Oktober 2012 dengan plafon Rp12 juta menggunakan agunan BPKB sepeda motor. Pinjaman tersebut kemudian dilunasi setahun setelahnya.

Selama periode 2013 hingga 2020, Ngatini beberapa kali kembali mengajukan kredit dengan plafon berkisar Rp8,5 juta hingga Rp12 juta. Pada periode tersebut, jaminan kredit berubah dari BPKB kendaraan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).

Plafon Kredit Terus Meningkat

Aan mengatakan kenaikan plafon pinjaman mulai signifikan pada 23 April 2021 saat Ngatini memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp61 juta dengan jaminan SHM.

Setelah itu, pola pelunasan lebih awal yang diikuti pengajuan kredit baru dengan plafon lebih besar atau top up terus berlanjut.

Pada akhir 2021, plafon pinjaman meningkat menjadi Rp71 juta, kemudian bertambah menjadi Rp86 juta pada 2022.

Memasuki Agustus 2023, total fasilitas kredit yang dimiliki Ngatini tercatat mencapai Rp130 juta.

Baca Juga :  BI Rate Naik 100 Basis Poin, Risiko Kredit Macet dan Cicilan KPR Membayangi Kelas Menengah

Restrukturisasi Kredit pada 2024

Pada 27 September 2024, PT BPR Bank Jombang melakukan penjadwalan ulang (reschedule) terhadap fasilitas kredit tersebut.

Melalui skema itu, pinjaman dibagi menjadi dua rekening, yakni kredit sebesar Rp70 juta atas nama Ngatini dengan agunan SHM, serta kredit Rp70 juta atas nama mendiang suaminya, Sukarman, dengan jaminan SHM yang berbeda.

Aan menyebut terdapat penambahan plafon sekitar Rp20 juta dibanding fasilitas sebelumnya. Dana tambahan tersebut digunakan untuk biaya administrasi dalam proses perpanjangan kredit.

“Dana tersebut digunakan untuk melunasi fasilitas kredit sebelumnya melalui mekanisme pembiayaan ulang (refinancing). Memang tidak ada uang yang diterima nasabah karena langsung dipakai untuk menutup kewajiban kredit sebelumnya beserta biaya administrasi,” ujar Aan,  Sabtu (4/7/2026).

Dugaan Penipuan hingga Kredit Macet

Aan menjelaskan persoalan mulai muncul pada periode 2024 hingga 2025.

Menurutnya, di tengah masa kredit, Ngatini bertemu seorang pria bernama Nur Ali yang mengaku dapat membantu melunasi utangnya di Bank Jombang.

Karena mempercayainya, Ngatini menyerahkan uang tunai sebesar Rp55 juta kepada pria tersebut tanpa sepengetahuan pihak bank.

“Namun, uang tersebut tidak pernah disetorkan oleh sang oknum ke Bank Jombang, yang mengakibatkan pembayaran angsuran nasabah terhenti sama sekali hingga fasilitas kreditnya jatuh ke status macet dengan kolektibilitas 5,” terang Aan.

Di sisi lain, Ngatini mengaku terkejut saat mengetahui kewajibannya disebut mencapai sekitar Rp70 juta.

Ia juga mengaku pernah menyerahkan uang Rp55 juta kepada seseorang yang berjanji akan melunasi utangnya di Bank Jombang. Namun, uang tersebut diduga tidak pernah disetorkan ke pihak bank.

Baca Juga :  DPRD Tasikmalaya Minta Aliran Dana Dugaan Penipuan Investasi Rp5 Miliar Diusut Tuntas

Berujung Gugatan Perdata

Akibat kredit yang berstatus macet, PT BPR Bank Jombang mengajukan gugatan sederhana ke pengadilan.

Menanggapi polemik tersebut, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jombang, Ama Siswanto, meminta penjelasan mengenai mekanisme pemberian kredit kepada Ngatini.

“Kami ingin mengetahui secara rinci bagaimana mekanisme kredit yang diberikan kepada Bu Ngatini. Dari cerita yang kami terima, pinjaman uang awal sekali hanya Rp500.000, berkembang dengan agunan sertifikat jadi Rp25 juta, tetapi sekarang kewajibannya mencapai Rp70 juta. Hal ini perlu dijelaskan secara terbuka,” tegas Ama, dikutip dari Tribun Jatim, Sabtu.

Selain meminta penjelasan, DPRD Jombang juga mendorong penyelesaian melalui musyawarah dan meminta pihak bank mempertimbangkan pemberian keringanan kepada Ngatini.

Berakhir Damai

Di tengah proses hukum, Ngatini mendatangi Kantor Kas Bank Jombang Unit Kabuh pada 18 Mei 2026 dan menyetorkan uang sebesar Rp10 juta.

Dana tersebut langsung dibukukan untuk mengurangi sisa pokok pinjaman sehingga baki debet atas nama Ngatini menjadi Rp60 juta.

Dalam pertemuan itu, Ngatini juga mengaku menjadi korban dugaan penipuan oleh Nur Ali.

Selanjutnya, Bank Jombang dan Ngatini sepakat menyelesaikan persoalan tersebut secara damai. Ngatini berkomitmen melunasi sisa pinjaman atas namanya melalui tiga kali pembayaran.

Sementara itu, untuk fasilitas kredit atas nama Sukarman, Bank Jombang menyatakan sertifikat tanah yang menjadi agunan telah diserahkan secara sukarela kepada pihak bank melalui penandatanganan dokumen Agunan yang Diambil Alih (AYDA) dengan disaksikan para saksi.

Pos terkait