Ratusan Saksi Kasus Korupsi KPR Bank BUMN di Karawang Mangkir dari Panggilan Kejari

KARAWANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang mengungkap ratusan saksi dalam kasus dugaan korupsi penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) bank BUMN belum memenuhi panggilan penyidik.

Dari sekitar 700 saksi yang dijadwalkan diperiksa, baru 140 orang yang hadir memberikan keterangan.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Karawang, Moeslem Haraki, mengatakan penyidik mengalami kendala dalam menghadirkan para saksi untuk diperiksa.

“Setiap hari, kami memeriksa 20 orang sampai 30 orang saksi yang datang. Padahal, setiap hari kami mengundang 50 orang saksi tetapi hanya beberapa yang datang memenuhi undangan saksi,” kata Moeslem di Kantor Kejari Karawang, Jumat (3/7/2026).

Menurut Moeslem, mayoritas saksi dipanggil untuk menjelaskan peran mereka yang diduga hanya menjadi joki dalam pengajuan KPR BTN.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, sejumlah saksi mengaku hanya meminjamkan identitas untuk pengajuan kredit dan tidak pernah membeli rumah.

“Iya beberapa yang sudah kami periksa mengaku mereka tidak membeli rumah, tetapi hanya pinjam nama melalui KTP mereka. Mereka juga tidak mengetahui soal pencairan kredit atas nama mereka,” ujar Moeslem.

Kejari Karawang mengimbau seluruh saksi bersikap kooperatif dan memenuhi panggilan penyidik. Pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam penyaluran KPR yang nilainya diduga mencapai ratusan miliar rupiah.

Baca Juga :  Mahasiswi di Makassar Diduga Disekap Usai Melamar Kerja Lewat Facebook, Polisi Kejar Pelaku

Kerugian Negara Masih Dihitung BPK

Terkait besaran kerugian negara, Moeslem menyebut hingga kini masih dalam proses perhitungan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Angka persisnya kami belum tahu karena masih dihitung oleh BPK. Sampai saat ini perhitungan kerugian negara belum selesai karena masih dalam proses perhitungan,” katanya.

Ia menegaskan, penanganan perkara dilakukan secara serius dan hati-hati karena jumlah pihak yang diduga menjadi korban dalam kasus KPR tersebut cukup banyak, bahkan diperkirakan mencapai ribuan orang.

Diduga Gunakan Nama Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Dalam perkara ini, bank BUMN menyalurkan kredit kepemilikan rumah kepada pengembang PT BAS untuk membiayai pembangunan ribuan unit rumah di sejumlah wilayah di Karawang.

Baca Juga :  Rekonstruksi TPKS di Jambi: Indikasi Perencanaan Muncul dari Perbedaan Keterangan

Namun, menurut penyidik, penyaluran kredit tersebut diduga disalahgunakan karena pengajuan KPR menggunakan nama orang lain yang bukan konsumen sebenarnya.

“Perusahaan menggunakan joki yang seolah-olah konsumen perumahan,” kata Moeslem.

Penyidik menemukan sejumlah nama dalam pengajuan kredit yang berprofesi sebagai tukang ojek, tukang parkir, tukang becak, hingga pengangguran.

Mereka diduga hanya meminjamkan identitas dan menerima imbalan sekitar Rp2 juta.

Tiga Kantor Pengembang Telah Disegel

Sebelumnya, Kejari Karawang juga telah menyegel tiga kantor pengembang perumahan yang terkait dengan penyidikan kasus tersebut.

Ketiga lokasi yang disegel yakni Kantor Marketing Gallery KR di Dusun Pendeuy, Kelurahan Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur, Kantor Marketing KR, dan Kantor Gallery CSG di Desa Pancawati, Kecamatan Klari.

Penyegelan dilakukan karena penyidik memperluas penyidikan terhadap seluruh kantor yang diduga berkaitan dengan PT BAS dalam perkara penyaluran KPR bank BUMN.

Pos terkait