Ketika Porsi Pelatihan Menimbulkan Tanda Tanya
Polemik semakin menguat ketika publik mengetahui komposisi pelatihan yang dijalani peserta.
Berdasarkan informasi yang beredar, sekitar 35.476 calon pengelola ekonomi rakyat mengikuti pelatihan selama 45 hari. Dari total waktu tersebut, 30 hari dialokasikan untuk latihan dasar kemiliteran, sedangkan pelatihan manajerial hanya berlangsung selama 15 hari.
Komposisi tersebut memunculkan kesan bahwa pembentukan karakter fisik dan kedisiplinan lebih diprioritaskan dibanding penguatan kompetensi pengelolaan koperasi.
Padahal, tantangan utama koperasi di Indonesia selama ini bukan terletak pada lemahnya ketahanan fisik pengurus, melainkan persoalan tata kelola, kualitas sumber daya manusia, literasi keuangan, inovasi usaha, hingga kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
Koperasi tidak dinilai dari kemampuan pengurusnya berbaris atau menjalani latihan fisik, tetapi dari kemampuannya meningkatkan kesejahteraan anggota dan menjaga keberlangsungan usaha.
Tragedi yang Memicu Evaluasi Kebijakan
Meninggalnya tiga peserta semestinya menjadi momentum evaluasi yang lebih mendalam terhadap desain program.
Persoalan yang perlu dikaji bukan sekadar prosedur keselamatan atau pelaksanaan kegiatan di lapangan, melainkan apakah pendekatan yang dipilih sejak awal memang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai.
Dalam prinsip kebijakan publik, setiap program harus memenuhi unsur efektivitas, efisiensi, dan proporsionalitas. Metode yang digunakan harus mampu menjawab kebutuhan nyata sekaligus meminimalkan risiko yang muncul.
Publik berhak memperoleh penjelasan mengenai dasar akademik maupun kajian empiris yang mendasari penggunaan pelatihan kemiliteran bagi calon manajer koperasi.
Apakah terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa pendekatan tersebut efektif meningkatkan kemampuan manajerial? Bagaimana indikator keberhasilannya diukur? Pertanyaan-pertanyaan tersebut layak dijawab secara terbuka.
