Di tengah gegap gempita peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (23/7/2026) malam, Presiden Prabowo Subianto melontarkan kelakar yang kemudian menjadi perhatian publik.
Ia menyebut tiga tokoh yang kini berada di lingkaran dekat kekuasaan, yakni Ketua Umum PKB sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, serta Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, sebagai “tiga kancil”.
Menurut Prabowo, apabila ketiganya berkumpul dalam satu meja, keadaan bisa menjadi “repot”. Kelakar tersebut pun disambut gelak tawa para hadirin.
Guyonan itu terasa akrab di telinga masyarakat Indonesia. Dalam khazanah dongeng Nusantara yang diajarkan sejak bangku sekolah dasar, kancil digambarkan sebagai sosok kecil yang hampir selalu keluar sebagai pemenang, bukan karena kekuatan fisik, melainkan kecerdikannya membaca situasi.
Kancil mampu mengelabui buaya untuk menyeberangi sungai dan lolos dari kejaran harimau hanya dengan mengandalkan akal dan kelincahan berpikir. Ia menjadi simbol kecerdasan situasional serta kemampuan bertahan di tengah kekuatan yang jauh lebih besar.
Ketika seorang Presiden menggunakan metafora tersebut untuk menggambarkan tiga politisi berpengaruh, sesungguhnya ia sedang mengapresiasi salah satu kapital politik yang penting dalam praktik demokrasi, yakni kemampuan membaca arah angin politik, bernegosiasi lintas kepentingan, dan menavigasi koalisi yang rumit tanpa kehilangan posisi dalam panggung kekuasaan.
Kecerdikan semacam ini tentu bukan sesuatu yang baru dalam sejarah politik.
Namun, yang lebih menarik untuk direnungkan justru muncul setelah tawa di JCC mereda. Apa yang terjadi pada kualitas demokrasi ketika kecerdikan elite semakin terkonsentrasi dalam satu lingkaran kekuasaan yang sama?
