JAKARTA – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengungkap kembali peran Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam meredam konflik antara Polri dan KPK yang dikenal dengan istilah “cicak versus buaya”.
Konflik tersebut sempat memanas dan berdampak pada tersendatnya penyidikan dugaan korupsi pengadaan simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.
Dalam keterangannya, Abraham Samad membandingkan kasus tersebut dengan perkara yang menyeret nama mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
Saat konflik cicak versus buaya terjadi, KPK tengah mengusut dugaan korupsi yang melibatkan Irjen Pol Djoko Susilo yang kala itu menjabat Kepala Korlantas Polri. Di sisi lain, Polri mengusut penyidik KPK Novel Baswedan terkait kasus “sarang burung walet” tahun 2004 di Bengkulu.
“Ada saat itu apa yang dilakukan SBY lewat Pak Sudi Silalahi (Mensesneg), dia menelepon saya. Ketika dia telepon, dia bilang, ‘Pak Abraham, apa Pak Abraham tidak keberatan kalau kita mengundang ke istana untuk membicarakan masalah ini agar tidak terjadi gesekan?’,” kata Abraham dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu (22/7/2026) malam.
Abraham kemudian menanyakan siapa saja yang akan hadir dalam pertemuan tersebut. Ia mendapat penjelasan bahwa Kapolri saat itu, Timur Pradopo, dan Jaksa Agung Basrief Arief juga akan hadir.
Abraham Samad pun menyetujui undangan pertemuan di Istana tersebut.
Ketika pertemuan berlangsung sekitar pukul 10.30 WIB, Abraham menceritakan bahwa rapat dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.
Perdebatan dalam rapat berlangsung cukup alot. Di sela-sela pembahasan, SBY beberapa kali mengambil jeda untuk menyelesaikan urusan kenegaraan lainnya.
Menurut Abraham, rapat panjang tersebut berlangsung hingga menjelang waktu maghrib.
“Waktu selesainya itu memasuki maghrib. Kenapa saya tahu memasuki maghrib? Karena terdengar suara azan,” ucapnya.
Dalam rapat tersebut, SBY mengambil keputusan agar penyidikan dugaan korupsi di Korlantas Polri tetap ditangani oleh KPK dengan perkembangan penanganannya dilaporkan secara berkala kepada publik.
Abraham mengatakan, ketegasan SBY tidak hanya ditunjukkan dalam forum rapat. Presiden ke-6 RI itu juga meminta hasil pertemuan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui konferensi pers yang turut dihadiri Kapolri Timur Pradopo dan Jaksa Agung Basrief Arief.
“Pak SBY selesai rapat ini kita harus menyampaikan kepada publik apa yang terjadi agar supaya tidak ada kecurigaan di balik rapat ini,” ucapnya.
