Kasus Nadiem Makarim Bikin Diaspora Indonesia Khawatir Berinovasi dan Pulang ke Tanah Air

JAKARTA – Putusan terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, memicu beragam respons dari diaspora Indonesia di luar negeri. Sejumlah mahasiswa hingga pendiri perusahaan rintisan (start-up) mengaku mulai mempertimbangkan kembali rencana pulang dan berkontribusi di Indonesia.

Kepada ABC Indonesia, mereka menyampaikan kekhawatiran terhadap kepastian hukum dan iklim inovasi di Indonesia setelah putusan terhadap Nadiem.

Founder Start-up Khawatir Risiko Berinovasi

Pendiri start-up CORDA AI yang berbasis di Spanyol, Cintya Djayaputra, mengaku prihatin dengan putusan tersebut.

“Sebagai founder start-up di bidang teknologi, tentunya mendengar kasus Nadiem ini saya sangat prihatin,” kata Cintya kepada ABC Indonesia.

Nadiem dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dalam perkara pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM), serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp809 miliar.

Cintya menjelaskan, perusahaannya membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memperluas akses ke pasar Eropa melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Menurutnya, kasus tersebut membuat banyak profesional muda dan pendiri start-up menjadi lebih berhati-hati untuk terlibat dalam proyek yang berdampak luas bagi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan sektor publik.

“Terutama ketika proyek tersebut memang melibatkan sektor publik,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa CORDA AI tengah menjajaki kerja sama dengan sejumlah institusi pemerintah Indonesia. Namun, kasus tersebut membuat pihaknya kini lebih memperhitungkan risiko institusional.

“Sekarang kita harus lebih mempertimbangkan dari sisi risiko institusional, bagaimana sebuah keputusan atau proyek yang dilakukan dengan niat baik bisa memiliki konsekuensi yang tidak selalu bisa diprediksi, terutama dalam jangka panjang,” katanya.

Baca Juga :  KY Temukan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim dalam Perkara Andrie Yunus dan Nadiem Makarim

Menurut Cintya, kepastian hukum menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan apakah dirinya akan kembali membangun karier di Indonesia.

“Sebagai founder, saya tentu ingin membangun sesuatu di lingkungan yang memberikan kepastian hukum, transparansi, rasa aman, atau sense of security bagi orang-orang yang ingin berinovasi,” tuturnya.

Mahasiswa Harvard Mengaku Khawatir Berinovasi

Mahasiswi Program Magister Kebijakan Publik di Harvard University, Asyifa Isvari, juga mengaku kecewa dengan putusan tersebut.

“Seperti yang disampaikan oleh salah satu hakim anggota, sebetulnya enggak ada bukti nyata yang menunjukkan niat jahat dari keputusan Nadiem sebagai menteri untuk memilih Chromebook,” katanya.

Meski masih memiliki keinginan untuk kembali berkarya di Indonesia, Asyifa mengaku muncul kekhawatiran terhadap ruang inovasi.

“Tapi dengan kriminalisasi Nadiem dan juga beberapa teknokrat lain, jelas jadi semakin khawatir untuk berinovasi,” ujarnya.

Ia menyebut sejumlah rekannya di luar negeri memiliki pandangan serupa.

“Banyak yang bilang Nadiem saja dengan rekam jejak membangun Gojek masih aja dikenakan kasus dan kena vonis seperti ini. Gimana kita yang bukan siapa-siapa?” katanya.

Mahasiswa di Australia Ajak Diaspora Tetap Pulang

Mahasiswa Program Magister Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) di Monash University, Melbourne, Rizky Junior Ully, mengaku heran melihat Nadiem yang menurut pandangannya memiliki niat baik justru terseret perkara korupsi.

Ia mengaku mulai mempertanyakan apakah kebijakan yang nantinya dibuat untuk kepentingan masyarakat justru dapat berbalik menjadi persoalan hukum.

Baca Juga :  Pegawai KUA di Rote Ndao Ditahan Polisi, Diduga Lakukan Kekerasan Seksual terhadap Siswi SMP

Meski demikian, Rizky tetap mengajak diaspora Indonesia untuk tidak mengurungkan niat pulang ke Tanah Air.

“Untuk kita-kita, atau teman-teman berprestasi yang ada di luar negeri juga, tolong jangan takut pulang,” katanya.

Menurutnya, Indonesia tetap membutuhkan sumber daya manusia yang membawa pengalaman dan perspektif baru dari luar negeri.

Dinilai Menjadi Sinyal Buruk

Pandangan serupa disampaikan mahasiswa Program Magister Studi Perdamaian dan Konflik di University of Queensland, Tito Tri Kadafi.

Ia menilai ruang bagi anak muda untuk berinovasi di Indonesia semakin sempit karena muncul kekhawatiran terhadap risiko hukum.

“Orang-orang berbakat setelah ini saya yakini menjadi lebih takut mengambil keputusan karena khawatir dijadikan target politik,” ujarnya.

Sementara itu, pakar hukum Indonesia di University of Melbourne, Profesor Tim Lindsey, menilai putusan terhadap Nadiem dapat memengaruhi minat profesional Indonesia untuk bergabung dengan pemerintahan.

Menurutnya, rekam jejak Nadiem sebagai pendiri Gojek dan pilihannya meninggalkan dunia bisnis untuk menjadi menteri membuat kasus tersebut mendapat perhatian luas.

“Ini merupakan sinyal yang sangat buruk, menurut saya, bagi siapa pun yang mempertimbangkan untuk terjun ke pemerintahan Indonesia atau berinvestasi di sana,” kata Tim.

Ia juga menilai situasi tersebut berpotensi menimbulkan kekhawatiran di kalangan birokrat maupun pejabat publik yang mengambil keputusan dengan itikad baik.

Menurut Tim, tanpa adanya reformasi hukum, kondisi tersebut berpotensi menjadi persoalan yang berkelanjutan.

Pos terkait