Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda Jawa Timur mengungkap kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan seorang ayah terhadap anak kandungnya di Kota Surabaya.
Pria berinisial ST (47) diduga melakukan pemerkosaan terhadap anak kandungnya yang kini berusia 17 tahun hingga korban hamil. Berdasarkan hasil pemeriksaan, usia kandungan korban mencapai empat bulan.
Saat ini, ST telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Jawa Timur. Sementara itu, korban berada dalam perlindungan kepolisian bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya.
Berikut sejumlah fakta yang diungkap Polda Jawa Timur dalam kasus tersebut.
1. Dugaan Kekerasan Seksual Terjadi Sejak 2025
Direktur Reserse PPA-PPO Polda Jawa Timur, Kombes Pol Ganis Setyaningrum, mengatakan dugaan kekerasan seksual terjadi sejak 2025 saat korban masih berusia 16 tahun dan duduk di bangku kelas 3 SMP. Perbuatan itu disebut berlangsung hingga April 2026.
“Dilakukan sejak 2025 sampai April 2026. Ayah kandung ini pada saat melakukan dengan korban ada ibunya namun dalam kondisi sedang tertidur. Berikutnya dilakukan saat ibunya tidak ada di rumah,” kata Ganis, Senin (29/6/2026).
Menurut Ganis, dugaan tindak pidana tersebut dilakukan di rumah mantan istri tersangka dan terjadi hampir setiap pekan.
Meski telah bercerai sejak 2012, tersangka masih kerap datang ke rumah mantan istrinya dan diperbolehkan menginap.
“Bahkan awal kejadian tidur bersama bertiga, ibunya tertidur pulas, bapaknya melakukan kekerasan seksual. Berikutnya saat ibunya tidak ada di rumah,” jelasnya.
2. Kehamilan Korban Terungkap Setelah Mengeluh Sakit
Kasus ini mulai terungkap setelah korban mengeluhkan sakit perut kepada ibunya pada Maret 2026. Saat itu korban sempat dibawa berobat dan diberikan obat lambung.
Namun, korban kemudian mengaku sudah tidak mengalami menstruasi sejak Februari 2026.
Pada 17 April 2026, korban menjalani pemeriksaan oleh dokter spesialis kandungan di Surabaya. Hasil pemeriksaan menunjukkan korban sedang mengandung dengan usia kehamilan sekitar empat bulan.
“Ibunya tidak pernah mengetahui awalnya, namun anak ini sempat bercerita tidak ingin tidur bersama ayahnya,” ungkap Ganis.
3. Tersangka Diduga Berupaya Menggugurkan Kandungan
Penyidik mengungkapkan bahwa ST diduga sempat berupaya menggugurkan kandungan korban.
Ia disebut membawa korban ke sebuah Rumah Sakit Ibu dan Anak di Sidoarjo untuk melakukan pengguguran kandungan. Namun, upaya tersebut tidak terlaksana karena pihak rumah sakit tidak bersedia melakukan prosedur tersebut.
Selanjutnya, pada 19 April 2026, tersangka diduga membawa obat penggugur kandungan dan meminta korban meminumnya.
Korban sempat menolak. Namun, menurut penyidik, ibu korban kemudian memaksa korban hingga akhirnya korban meminum dua butir obat tersebut.
Polda Jawa Timur menyatakan masih akan mendalami dugaan adanya persoalan psikologis pada tersangka.
4. Korban Mendapat Perlindungan dan Pendampingan
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Surabaya, Lingga Mahawan, memastikan kondisi korban dan janin saat ini dalam keadaan sehat.
“Hubungan inses dan akan risiko tinggi terhadap janin. Kami pastikan bahwa untuk saat ini kondisi bayi dalam kandungan keadaannya sehat,” tegas Lingga.
Ia menambahkan korban akan memperoleh pendampingan secara menyeluruh, mulai dari layanan psikologis, kesehatan, perlindungan hukum hingga pendidikan.
“Kami pastikan bahwa hak korban selama ini bisa terpenuhi terutama terkait dengan sekolahnya juga. Kita koordinasikan dengan sekolah, dengan kondisi seperti itu korban sekolah sampai lulus SMA,” terangnya.
Tersangka Dijerat UU Perlindungan Anak dan KUHP
Atas perbuatannya, ST dijerat Pasal 81 juncto Pasal 76D dan Pasal 82 juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Selain itu, tersangka juga dijerat Pasal 473 ayat (2) huruf b dan Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).





