Sengketa Lahan Transmigrasi Muaro Jambi 17 Tahun Masuki Tahap Akhir, 50 Bidang Diduga Cacat Administrasi

JAMBI. – Sengketa lahan di kawasan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) SP4 Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, yang telah berlangsung hampir 17 tahun kini memasuki tahap akhir penyelesaian.

Perkembangan tersebut mengemuka dalam Rapat Gelar Perkara Akhir yang digelar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Transmigrasi di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Rapat tersebut dihadiri Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, jajaran Kementerian Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi, Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, serta sejumlah instansi terkait.

Gelar perkara menjadi tahapan akhir dalam proses penyelesaian sengketa yang telah melalui penelitian dokumen, klarifikasi para pihak, koordinasi lintas instansi, hingga survei lapangan secara bersama.

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan, penyelesaian perkara tersebut bukan hanya menyangkut status sertifikat tanah, tetapi juga kepastian hukum atas kawasan transmigrasi yang telah dicadangkan oleh negara.

“Selama hampir 17 tahun masyarakat transmigrasi menunggu kepastian. Negara tidak boleh membiarkan mereka terus menunggu. Tugas kami adalah memastikan hak masyarakat terlindungi sekaligus menjaga kepastian hukum,” ujar Iftitah, dikutip dari keterangan resmi.

50 Bidang Tanah Diduga Mengalami Cacat Administrasi

Berdasarkan hasil penelitian dokumen dan survei lapangan, terdapat 67 bidang tanah yang berada di dalam kawasan pencadangan transmigrasi sesuai Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 285 Tahun 1990.

Baca Juga :  Demo Tolak Eksekusi Hotel Sultan Digelar di PN Jakarta Pusat, Lalu Lintas Bungur Besar Tersendat

Dari jumlah tersebut, 50 bidang tanah dengan luas sekitar 99,48 hektare direkomendasikan untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum karena diduga terdapat cacat administrasi dalam proses penerbitannya.

Sementara itu, 17 bidang tanah lainnya dengan luas sekitar 24,53 hektare dinyatakan tidak ditemukan adanya cacat administrasi sehingga tetap memperoleh perlindungan hukum.

Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan berharap hasil gelar perkara tersebut menjadi langkah penting dalam mengakhiri sengketa yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

“Harapan kami, gelar perkara ini menjadi titik penting menuju penyelesaian yang objektif, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga persoalan yang telah berlangsung cukup lama akhirnya memperoleh kepastian hukum,” kata Ossy.

Kronologi Sengketa Lahan Transmigrasi Muaro Jambi

Berdasarkan catatan Kompas.com, sekitar 200 kepala keluarga (KK) transmigran yang menetap di kawasan TSM Gambut Jaya, Kabupaten Muaro Jambi, terdampak konflik tumpang tindih sertifikat tanah.

Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Sigit Mustofa Nurudin, menjelaskan sengketa tersebut terjadi antara warga transmigran dan nontransmigran.

Menurutnya, para transmigran seharusnya memperoleh hak atas lahan usaha kedua. Namun, lahan yang telah disiapkan untuk program tersebut justru telah diterbitkan sertifikat hak milik bagi masyarakat yang bukan peserta transmigrasi.

“Jadi masalahnya adalah transmigran harusnya mendapatkan haknya untuk lahan usaha duanya, ini belum dapat. Jadi kondisi lahan yang sebenarnya mau dipergunakan untuk lahan usaha dua, ini sudah ada pensertifikatan oleh Kementerian ATR/BPN bagi masyarakat yang bukan transmigran,” ungkapnya dalam Rapat Koordinasi Kementerian Transmigrasi di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin (13/10/2025).

Baca Juga :  Demokrat Soroti Pertumbuhan Ekonomi 35 Persen, Nilai Belum Sepenuhnya Dirasakan Rakyat Kecil

Data yang dipaparkan menunjukkan terdapat 105 bidang tanah seluas sekitar 150 hektare yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama warga nontransmigran. Di sisi lain, sebanyak 200 KK transmigran yang telah lama menempati kawasan tersebut belum memiliki alas hak atas lahan yang dijanjikan.

Mantan Bupati Muaro Jambi periode 2006–2016, Burhanudin Mahir, sebelumnya juga menyatakan tidak pernah memberikan persetujuan maupun menandatangani dokumen penerbitan sertifikat tersebut.

Program transmigrasi di Gambut Jaya sendiri dirancang untuk 200 KK pada 2009, yang terdiri atas 100 KK transmigran lokal dari Kabupaten Muaro Jambi dan 100 KK transmigran asal Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 533 Tahun 2009, para peserta ditempatkan di Satuan Permukiman 4 (SP4) Gambut Jaya dengan hak memperoleh lahan seluas dua hektare per kepala keluarga.

Namun hingga kini, para transmigran baru menerima lahan sekitar 0,6 hektare dan belum memperoleh lahan usaha sebagaimana yang dijanjikan dalam program tersebut.

Pos terkait