Prabowo Dorong Kartu Identitas Nasional Tunggal, Sebut Digitalisasi Pemerintahan Jadi Prioritas

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto berharap penerapan single national identity card atau kartu identitas nasional tunggal dapat segera diwujudkan sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi digital pemerintahan di Indonesia.

Harapan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2026).

“Saya berharap nanti single national identity card bisa dieksekusi, bisa diimplementasi dengan sebaik-baiknya,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, pemerintah saat ini telah mulai merintis digitalisasi tata kelola pemerintahan melalui pengembangan GovTech dan berbagai program pendukung lainnya.

“Kita akan mulai melaksanakan atau sudah merintis ke arah digitalisasi pemerintahan dengan GovTech dan program-program lainnya,” ujarnya.

Baca Juga :  Istana Tegaskan Program Makan Bergizi Gratis Tidak Akan Dihentikan, Ini Alasannya

Prabowo menilai, salah satu tantangan utama yang masih dihadapi Indonesia adalah persoalan efisiensi birokrasi dan kompleksitas regulasi yang dinilai terlalu banyak.

Karena itu, ia menekankan pentingnya penyederhanaan sistem pemerintahan agar pelayanan publik menjadi lebih efektif dan terintegrasi.

“Kita koreksi diri. Kita tahu bahwa efisiensi kita masih kurang. Regulasi kita terlalu banyak, peraturan kita terlalu banyak. Ya, saya tegaskan di sini, kita harus sederhanakan pemerintahan,” ucapnya.

Penerapan kartu identitas nasional tunggal diharapkan menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung integrasi layanan publik berbasis digital. Dengan sistem identitas yang terpusat, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat akses layanan masyarakat, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan transparan.

Baca Juga :  Prabowo: TNI-Polri Harus Digaji Layak agar Tidak Memeras Rakyat dan ASN Tak Korupsi

Selain itu, digitalisasi melalui GovTech juga diproyeksikan mampu mengurangi tumpang tindih data antarlembaga serta mempermudah koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di berbagai sektor.

Pemerintah saat ini terus mendorong transformasi digital sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih sederhana, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pos terkait