Peluang Sanksi Pencabutan KJP
Maraknya judi online di kalangan remaja dan pelajar turut memunculkan kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan dana bantuan pendidikan melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Iin mengatakan terdapat kemungkinan pemberian sanksi berupa pencabutan hak penerima KJP bagi pelajar yang terbukti menggunakan dana bantuan atau terlibat dalam aktivitas judi online.
Namun, ia menegaskan kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan.
“Kalau kebijakan, tentu dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nanti tentu akan diambil tindakan ataupun diambil kebijakan ini dari tingkat provinsi, dari Dinas Pendidikan,” tutupnya.
Data PPATK
Berdasarkan informasi yang diunggah melalui akun resmi PPATK di Instagram @ppatk_indonesia, kawasan Jabodetabek kini masuk dalam kategori zona merah aktivitas judi online tingkat nasional.
Jakarta Barat menempati posisi kedua dengan 89.320 pemain dan total akumulasi deposit mencapai Rp600,6 miliar.
Tiga wilayah dengan jumlah pemain judi online terbanyak berdasarkan data PPATK, yakni:
- Kabupaten Bogor: 103.092 pemain dengan total deposit Rp414,4 miliar.
- Jakarta Barat: 89.320 pemain dengan total deposit Rp600,6 miliar.
- Jakarta Timur: 81.750 pemain dengan total deposit Rp425,9 miliar.
“Dari 10 wilayah dengan pemain terbanyak, empat berasal dari DKI Jakarta, empat berasal dari Jawa Barat, dua berasal dari Banten. Membentuk klaster Jabodetabek sebagai pusat aktivitas judi online nasional,” tulis keterangan akun tersebut.
PPATK juga mencatat Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, sebagai wilayah dengan jumlah pemain judi online terbanyak di kawasan Jabodetabek.
Lima kecamatan dengan jumlah pemain judi online terbanyak adalah:
