Meski demikian, Hasanuddin menegaskan program SPPI untuk Koperasi Desa dan Kampung Nelayan Merah Putih memiliki tujuan yang baik sehingga tidak perlu dihentikan.
“Kalau dihentikan saya kira tujuannya baik ya, melatih mereka menjadi manajer di sebuah koperasi desa,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan yang lebih ketat bagi peserta sebelum mengikuti pelatihan.
“Menurut hemat saya harus dievaluasi, terutama mereka yang mau ikut pelatihan seperti itu, ya, harus dicek kesehatannya dengan baik sehingga mereka yang masuk kegiatan itu siap untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan fisik dalam suasana yang panas sekalipun,” tambahnya.
Keselamatan Peserta Harus Jadi Prioritas
Pandangan serupa disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiyah. Ia menilai insiden meninggalnya peserta harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola program.
Menurutnya, tujuan mencetak manajer koperasi yang tangguh tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan dan kesehatan peserta.
“Musibah ini hendaknya menjadi pelajaran berharga untuk memperkuat tata kelola. Retret tetap penting, tetapi standar mitigasi risiko, skrining kesehatan, pendampingan medis, dan pemetaan kemampuan fisik peserta juga harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembinaan,” ujar Imas.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengusulkan pemeriksaan kesehatan dilakukan secara independen dan profesional sebelum peserta mengikuti pelatihan.
“Alangkah baiknya apabila sebelum retret dilakukan pemeriksaan kesehatan secara independen terhadap seluruh calon peserta. Ini harus diperkuat dan kalau terdapat riwayat penyakit tertentu atau kondisi fisik yang dinilai tidak memungkinkan untuk mengikuti aktivitas dengan intensitas tinggi, maka perlu diberikan alternatif pembinaan yang lebih sesuai,” katanya.
DPR Minta Publik Tunggu Hasil Evaluasi
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengajak seluruh pihak menunggu hasil evaluasi dan pendalaman yang saat ini tengah dilakukan pemerintah serta instansi terkait.
