Ia menjelaskan bahwa penanganan perusahaan yang berpotensi melakukan PHK akan disesuaikan dengan tingkat risiko dan akar permasalahan di masing-masing perusahaan.
Langkah awal yang dilakukan adalah komunikasi antara manajemen dan pekerja. Jika diperlukan, pemerintah akan melibatkan mediator ketenagakerjaan. Koordinasi lintas kementerian juga dapat dilakukan apabila persoalan berkaitan dengan kebijakan sektor tertentu.
“Ya contoh kan tadi satu terkait dengan industri keramik, adanya kelangkaan gas dan seterusnya dan itu berpotensi (PHK),” ujarnya.
Meski terdapat tantangan di sektor ketenagakerjaan, Yassierli optimistis persoalan tersebut dapat diatasi melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan.
“Jadi alhamdulillah kalau semangat kita hari ini kita lihat bagaimana persatuan dan kesatuan itu ada dan ini modal yang baik untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan,” katanya.
