CILACAP – Polemik terkait keberadaan sekitar 100 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, memunculkan perbedaan pandangan antara Pemerintah Kabupaten Cilacap dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya menyebut sekitar 100 titik SPPG yang terdaftar diduga tidak memenuhi syarat operasional. Sementara itu, pihak BGN menegaskan lokasi-lokasi tersebut bukan fiktif, melainkan masih berada dalam tahap persiapan dan pembangunan.
Plt Bupati Ungkap Temuan Hasil Verifikasi
Ammy mengatakan temuan tersebut berawal dari rapat koordinasi bersama tim investigasi dan koordinator wilayah terkait data SPPG yang tercatat di Kabupaten Cilacap.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat lebih dari 300 titik SPPG yang masuk dalam sistem. Namun, sekitar 100 titik dinilai belum memenuhi persyaratan karena tidak ditemukan bangunan maupun sarana yang dapat digunakan untuk operasional.
“Dari hasil rapat bersama tim investigasi dan koordinator wilayah, ada lebih dari 300 titik yang terdaftar,” kata Ammy saat menghadiri aksi dukungan terhadap kelancaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Alun-alun Cilacap.
“Setelah didatangi kepala SPPG yang ditunjuk dari Badan Gizi Nasional (BGN), ternyata titik itu (100 titik) tidak ada bangunan apapun,” lanjutnya.
Menurut Ammy, hasil pengecekan di lapangan menunjukkan sejumlah lokasi masih berupa lahan kosong, rumah tinggal, hingga lokasi yang dinilai tidak sesuai untuk penyelenggaraan layanan pemenuhan gizi.
