Anggota DPR Desak Investigasi Menyeluruh atas Kematian 5 Calon Manajer Kopdes Merah Putih saat Latihan Berbasis Militer

JAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR RI, Saadiah Uluputty, mendesak pemerintah melakukan investigasi menyeluruh terkait meninggalnya lima calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) saat mengikuti latihan berbasis militer.

Menurut Saadiah, peristiwa tersebut harus menjadi momentum untuk mengevaluasi secara menyeluruh konsep pelatihan yang diterapkan kepada calon manajer koperasi.

“Saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga para korban. Peristiwa ini harus diinvestigasi secara menyeluruh dan menjadi bahan evaluasi total agar tidak kembali memakan korban,” kata Saadiah Uluputty dalam keterangannya, Minggu (28/6/2026).

Baca Juga :  BMKG: Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Pacitan Dipicu Aktivitas Subduksi Lempeng, Tak Berpotensi Tsunami

Minta Seleksi Kesehatan Peserta Dievaluasi

Saadiah menilai penyelenggara perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme seleksi kesehatan yang diterapkan sebelum peserta mengikuti latihan fisik dengan intensitas tinggi.

Menurutnya, informasi mengenai adanya peserta perempuan, termasuk yang disebut memiliki kondisi fisik rentan, menunjukkan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dan penilaian risiko sebelum pelatihan dilaksanakan.

“Jika benar terdapat kelalaian dalam memperhitungkan kondisi fisik peserta, maka hal itu harus diusut secara transparan dan seluruh pihak yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban,” tegasnya.

Baca Juga :  Mantan Kepala Kas Diduga Gelapkan Uang 28 Miliar Milik Umat Gereja, Sejauh Mana Pertanggungjawaban BNI Aek Nabara?

Ingatkan Potensi Aspek HAM

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan dugaan kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa warga sipil tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif semata.

Menurutnya, apabila terbukti terdapat pengabaian terhadap aspek keselamatan peserta, maka peristiwa tersebut berpotensi berkaitan dengan persoalan hak asasi manusia (HAM).

“Negara wajib memastikan setiap program dilaksanakan dengan menghormati hak hidup dan keamanan warga negara,” ujarnya.

Pos terkait