JAKARTA – Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menegaskan bahwa Lebanon masih membutuhkan kehadiran pasukan internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjaga stabilitas keamanan setelah berakhirnya mandat Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL).
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian terhadap rencana berakhirnya mandat UNIFIL pada akhir tahun 2026. Sebelumnya, pada Agustus tahun lalu, Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk mengakhiri mandat pasukan penjaga perdamaian tersebut dan meminta Sekjen PBB menyusun sejumlah opsi terkait keberlanjutan misi PBB di Lebanon paling lambat 1 Juni 2026.
Dalam laporan yang disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB, Antonio Guterres mengajukan tiga opsi yang mencakup pengerahan antara 2.000 hingga 5.500 personel PBB untuk memantau pelaksanaan gencatan senjata antara Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon.
“Dari semua opsi yang diajukan, kehadiran personel PBB berseragam yang bekerja untuk memfasilitasi de-eskalasi, dialog, penghubungan dan koordinasi, serta dukungan untuk Angkatan Bersenjata Lebanon, akan diperlukan menuju tujuan utama solusi jangka panjang untuk konflik tersebut,” demikian isi laporan yang dikutip AFP, Selasa (2/6/2026).
Lebanon Dukung Kehadiran Pasukan PBB
Sejumlah sumber di Lebanon menyebut pemerintah negara tersebut mendukung keberlanjutan kehadiran pasukan PBB setelah mandat UNIFIL berakhir.
Duta Besar Lebanon untuk PBB, Ahmad Arofa, mengatakan perkembangan situasi keamanan saat ini justru menunjukkan pentingnya dukungan berkelanjutan dari PBB dan komunitas internasional.
Menurutnya, bantuan tersebut diperlukan untuk mendukung proses penarikan pasukan Israel sekaligus memperkuat kemampuan negara dalam menjalankan otoritasnya di seluruh wilayah Lebanon.
“Khususnya untuk memfasilitasi penarikan Israel di satu sisi, dan untuk memungkinkan negara tersebut memperluas otoritasnya atas seluruh wilayahnya di sisi lain,” ujarnya.
Dukungan dari Sejumlah Anggota Dewan Keamanan
Wacana penggantian UNIFIL juga mendapat dukungan dari beberapa anggota Dewan Keamanan PBB, termasuk China dan Rusia.
Duta Besar China untuk PBB, Fu Cong, menilai Dewan Keamanan perlu mengambil langkah yang bertanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan kehadiran PBB di Lebanon dan mencegah terjadinya kekosongan keamanan.
“Karena mandat UNIFIL akan segera berakhir, Dewan Keamanan harus mengambil keputusan yang bertanggung jawab untuk memastikan kehadiran PBB yang berkelanjutan di Lebanon dan untuk mencegah kekosongan keamanan,” katanya.
Kekhawatiran Meningkat di Tengah Konflik
Kekhawatiran terkait berakhirnya mandat UNIFIL muncul ketika konflik di kawasan masih berlangsung. Serangan Israel ke wilayah Lebanon serta berbagai upaya diplomasi untuk mencapai perdamaian menjadi faktor yang memperkuat urgensi kehadiran pasukan penjaga perdamaian internasional.
Saat ini, UNIFIL memiliki sekitar 7.500 personel penjaga perdamaian yang berasal dari hampir 50 negara. Mereka bertugas di wilayah selatan Lebanon, khususnya di sekitar Blue Line, kawasan perbatasan yang menjadi titik sensitif antara Lebanon dan Israel.
Sejak pertama kali dikerahkan pada 1978, UNIFIL berperan sebagai penyangga keamanan di wilayah tersebut. Meski demikian, keberadaan pasukan penjaga perdamaian itu belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya konflik berulang antara pihak-pihak yang bertikai.
Perdebatan mengenai masa depan UNIFIL diperkirakan akan menjadi salah satu isu penting di Dewan Keamanan PBB dalam beberapa bulan ke depan, terutama terkait upaya menjaga stabilitas dan mencegah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
