Kebijakan Moneter dan Fiskal Hadapi Tekanan Eksternal
Dalam kondisi ketidakpastian keuangan global yang meningkat, Bank Indonesia (BI) mengarahkan kebijakan moneter pada stabilitas.
ADB mencatat BI menaikkan suku bunga acuan secara kumulatif 100 basis poin pada Mei-Juni 2026 menjadi 5,75 persen. Kebijakan tersebut terutama ditujukan untuk mendukung rupiah dan menahan inflasi impor akibat kenaikan harga energi serta kondisi keuangan global yang lebih ketat.
BI juga memperkuat intervensi valuta asing serta mempertahankan dukungan likuiditas dan kebijakan makroprudensial.
Menurut ADB, kombinasi kebijakan tersebut memungkinkan dukungan terhadap aktivitas ekonomi domestik tetap berjalan, sementara kebijakan suku bunga berfokus pada stabilitas harga dan nilai tukar.
Di sisi fiskal, pendapatan pemerintah meningkat 21,4 persen secara tahunan pada semester I 2026. Peningkatan tersebut didukung kenaikan penerimaan pajak 24,6 persen dan penerimaan negara bukan pajak.
Belanja meningkat 17,8 persen, sedangkan belanja pemerintah pusat naik 29,4 persen.
ADB mencatat belanja subsidi dan kompensasi terkait energi meningkat 44,4 persen secara tahunan. Kondisi tersebut membuat anggaran pemerintah tetap sensitif terhadap perkembangan harga minyak.
Risiko El Nino dan Prospek Ekonomi 2027
ADB memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada pada level 5,2 persen pada 2026 dan 2027.
Namun, aktivitas ekonomi diperkirakan mengalami moderasi pada semester II 2026 karena belanja fiskal dan konsumsi masyarakat kembali ke pola yang lebih normal. Di saat yang sama, permintaan eksternal masih lemah.
Prospek pertumbuhan ekonomi pada 2027 didukung permintaan domestik dan penguatan investasi swasta.
ADB memperkirakan harga energi yang lebih rendah serta tekanan inflasi yang berangsur menurun dapat memberikan dukungan terhadap investasi dan konsumsi domestik.
Meski demikian, ADB menempatkan El Nino yang lebih kuat atau berlangsung lebih lama sebagai salah satu risiko terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Kondisi cuaca tersebut berpotensi mengganggu produksi pertanian dan sektor-sektor yang sensitif terhadap iklim, terutama pada awal 2027.
Risiko lainnya berasal dari tingginya suku bunga global, kondisi keuangan yang lebih ketat, serta potensi penurunan arus modal dan investasi swasta.
ADB juga menyebut tekanan harga energi yang berlanjut dapat meningkatkan kebutuhan subsidi dan kompensasi sehingga mempersempit ruang fiskal pemerintah.
Dalam proyeksinya, ADB memperkirakan investasi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin penting hingga 2027.
Konsumsi rumah tangga tetap diharapkan resilien, sementara investasi didukung belanja infrastruktur, program prioritas, kondisi kredit, serta upaya memperbaiki iklim investasi dan usaha.
