Jambi – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Macan Asia Indonesia (MAI) Provinsi Jambi memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Jumat, 13 November 2026.
Aksi tersebut dilakukan untuk mendesak Kejaksaan Agung membuka kejelasan perkembangan penyidikan perkara dugaan korupsi pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara seluas kurang lebih 400 hektare di wilayah Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, khususnya menyangkut keabsahan SK Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 dan perkembangan pemeriksaan terhadap Cek Endra.
Dokumen tersebut secara administratif diterbitkan atas nama Bupati Sarolangun saat itu, Cek Endra. Namun, keabsahan dokumen dan tanda tangan dalam surat keputusan tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat penjelasan dalam proses penyidikan.
Terlebih, Cek Endra diketahui telah beberapa kali dimintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam kapasitasnya sebagai saksi.
Ketua DPD MAI Provinsi Jambi, Perymon Juli, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus desakan agar penegakan hukum berjalan transparan dan tidak menyisakan pertanyaan di tengah masyarakat.
“Kami akan datang langsung ke Kejaksaan Agung pada Jumat, 13 November. Kami ingin meminta penjelasan, sejauh mana penyidikan perkara ini berjalan dan bagaimana hasil pendalaman terhadap dokumen SK Bupati Nomor 32 Tahun 2010. Dokumen itu diterbitkan atas nama Cek Endra ketika menjabat Bupati Sarolangun. Maka publik berhak mengetahui bagaimana penyidik menelusuri proses penerbitan dan keabsahannya,” tegas Pery.
Menurutnya, MAI tidak sedang menghakimi ataupun mendahului proses hukum terhadap siapa pun. Namun, pemeriksaan seseorang sebagai saksi dan perkembangan penyidikan perkara besar harus disertai kejelasan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami tidak meminta Kejagung menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa bukti. Tetapi kami ingin tahu, apakah seluruh pihak yang berkaitan dengan penerbitan, pengesahan, dan penggunaan dokumen tersebut sudah ditelusuri? Bagaimana hasil pemeriksaan terhadap Cek Endra? Apakah masih sebatas saksi atau sudah ada perkembangan hukum lainnya? Jangan biarkan pertanyaan publik terus menggantung,” ujarnya.
Pery juga menegaskan bahwa penyidikan tidak boleh hanya berfokus pada pihak-pihak yang melakukan transaksi atau menerima manfaat dari pengalihan tambang. Rantai pengambilan keputusan, mulai dari pengusulan, verifikasi administrasi, penerbitan izin hingga pemanfaatan dokumen, harus ditelusuri secara menyeluruh sepanjang berkaitan dengan konstruksi perkara.
“Kami ingin penegakan hukum yang utuh, bukan setengah jalan. Siapa pun yang terbukti memiliki peran dan memenuhi unsur pertanggungjawaban hukum harus diproses sesuai ketentuan. Jangan sampai muncul kesan hukum hanya tajam kepada pihak tertentu,” tambahnya.
Dalam aksi tersebut, MAI Jambi akan menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain meminta keterbukaan perkembangan penyidikan, penjelasan mengenai keabsahan SK Bupati Nomor 32 Tahun 2010, serta kejelasan hasil pemeriksaan dan status hukum pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Bagi MAI, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut satu nama atau satu dokumen perizinan. Lebih jauh, perkara tersebut menyangkut akuntabilitas penerbitan izin pertambangan dan kepastian penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Jambi.
“Kami datang ke Kejagung untuk meminta jawaban, bukan meminta perlakuan khusus. Hukum harus terang, prosesnya harus transparan, dan tidak boleh ada pihak yang luput dari pemeriksaan apabila memang terdapat bukti keterlibatan. Publik Jambi berhak mendapatkan kepastian hukum. Jumat nanti kami akan menyampaikan langsung tuntutan tersebut kepada Kejaksaan Agung,” tutup Pery. (*)
