SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyoroti operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Sukoharjo, Etik Suryani.
Kasus tersebut menambah daftar kepala daerah di Jawa Tengah yang terjaring OTT KPK sepanjang 2026. Sebelumnya, operasi serupa juga menjerat Bupati Pati, Bupati Pekalongan, dan Bupati Cilacap.
Meski demikian, Ahmad Luthfi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski kepala daerahnya tengah menghadapi proses hukum.
Pernyataan itu disampaikan Luthfi usai menghadiri Konferensi Nasional Kusta 2026 di Jakarta, Jumat (10/7/2026).
Luthfi mengaku prihatin atas kembali terjadinya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah di Jawa Tengah. Menurutnya, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas harus dimulai dari sosok pemimpin.
“Kita prihatin. Saya sudah berulang-ulang kali menyampaikan bahwa untuk menciptakan clean and good government itu berangkatnya dari pimpinannya. Ikan itu busuknya dari kepala. Artinya, pemimpin harus memberikan contoh dan suri teladan dalam setiap kegiatan,” ujar Luthfi dalam keterangan tertulis.
Ia menegaskan bahwa prinsip tata kelola pemerintahan yang baik harus diterapkan secara konsisten oleh seluruh pejabat, mulai dari penggunaan kewenangan, pengelolaan anggaran, hingga pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
Selain itu, seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan juga harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
