JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto, mendorong Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat tata kelola perusahaan pelat merah.
“Proses evaluasi seperti ini merupakan langkah yang tepat dan perlu terus diperkuat,” kata Firnando dalam keterangan pers, Minggu (5/7/2026).
Pernyataan itu disampaikan sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi Danantara terhadap PT Pos Indonesia yang menemukan dugaan persoalan tata kelola, termasuk indikasi rekayasa keuangan.
Evaluasi BUMN Dinilai Perlu Diperluas
Firnando menilai langkah Danantara menunjukkan komitmen dalam menjalankan fungsi evaluasi secara profesional, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola BUMN.
Menurutnya, Danantara memiliki peran strategis untuk melakukan evaluasi, mengidentifikasi potensi risiko, serta mendorong penyelesaian berbagai persoalan tata kelola di lingkungan perusahaan negara sesuai kewenangannya.
Karena itu, setiap temuan yang diperoleh melalui proses due diligence maupun evaluasi harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, dengan tetap menghormati proses audit dan ketentuan hukum.
Firnando juga menilai evaluasi terhadap seluruh BUMN menjadi penting di tengah agenda pemerintah melakukan transformasi dan penataan (streamlining) perusahaan pelat merah.
Ia mengatakan penguatan sistem pengawasan harus menjadi perhatian utama agar setiap BUMN memiliki tata kelola yang sehat, efisien, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan dan kinerja yang optimal kepada masyarakat.
Firnando berharap evaluasi terhadap PT Pos Indonesia dapat menjadi titik awal pembenahan tata kelola secara menyeluruh di lingkungan BUMN.
Menurutnya, transformasi BUMN tidak hanya berfokus pada peningkatan kinerja bisnis, tetapi juga harus dibangun di atas fondasi tata kelola yang baik, sistem pengawasan yang kuat, dan budaya integritas guna mencegah persoalan serupa terulang.
“BUMN mengelola aset dan uang rakyat, sehingga setiap kebijakan dan pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, profesional, dan akuntabel,” tutur Firnando.
Sebagai mitra kerja pemerintah, Firnando menegaskan Komisi VI DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Danantara maupun seluruh BUMN.
Ia menilai pengawasan yang konsisten merupakan bagian dari tanggung jawab DPR untuk memastikan setiap proses transformasi berjalan secara akuntabel dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Kami akan terus memantau dan mengawasi kinerja Danantara serta seluruh BUMN agar tata kelola perusahaan negara semakin baik dan persoalan serupa tidak terulang di kemudian hari,” tandasnya.
