Respons Kasus dr Icha, Pemerintah Siapkan Perpres Perlindungan Tenaga Medis dari Intimidasi

JAKARTA – Pemerintah menyusun rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang perlindungan keamanan dan keselamatan tenaga medis serta tenaga kesehatan sebagai tindak lanjut atas kasus meninggalnya dr Eliza Princila Utami Pakaenoni atau dr Icha di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Kementerian Kesehatan, Yuli Farianti, mengatakan regulasi tersebut disiapkan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga medis dari berbagai bentuk intimidasi saat menjalankan tugas.

“Upaya perbaikan pelayanan kesehatan ke depan yang pertama adalah pemerintah pusat telah menyusun rancangan peraturan presiden tentang perlindungan keamanan dan keselamatan tenaga medis dan tenaga kesehatan,” kata Yuli dalam keterangan pers secara daring, Jumat (3/7/2026).

Pemerintah Minta Daerah Perkuat Perlindungan Nakes

Selain menyusun Perpres, pemerintah juga meminta pemerintah daerah melakukan pembinaan sesuai kewenangannya serta memberikan sanksi kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelanggaran.

Kementerian Kesehatan juga mendorong setiap rumah sakit memiliki standar prosedur operasional (SOP) terkait perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan, termasuk sistem pengamanan di layanan gawat darurat.

Baca Juga :  Menkum Supratman: Tidak Ada Kebijakan Kementerian Hukum yang Dibuat Berdasarkan Kemauan Menteri

Di samping itu, Kemenkes menilai perlu adanya mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian konflik antara tenaga medis, tenaga kesehatan, dan masyarakat.

Investigasi Ungkap Tiga Temuan Utama

Berdasarkan hasil investigasi lapangan, Kemenkes mengungkap tiga temuan utama dalam kasus dr Icha.

Ketiga temuan tersebut meliputi dugaan intimidasi verbal oleh oknum masyarakat, penanganan medis yang dinilai telah sesuai prosedur, serta lemahnya koordinasi perlindungan tenaga kesehatan antara fasilitas pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan, dan pemerintah daerah.

Dr Icha sebelumnya ditemukan meninggal dunia. Ia diduga mengalami depresi setelah mendapat intimidasi dari oknum anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara.

“Kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya dr. Icha. Peristiwa ini harus menjadi momentum bagi kita semua untuk memperkuat perlindungan bagi seluruh tenaga medis di Indonesia,” ujar Yuli.

Kemenkes Minta Masyarakat Gunakan Jalur Pengaduan Resmi

Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat yang merasa tidak puas terhadap pelayanan kesehatan agar menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi, bukan dengan melakukan intimidasi kepada tenaga kesehatan.

Baca Juga :  Kasus Dokter Icha, Polda NTT Lengkapi Pemeriksaan Saksi Ahli dan Tunggu Hasil Uji Laboratorium

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Azhar Jaya, menyebut masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui layanan hotline Kemenkes 1500567 yang beroperasi selama 24 jam maupun melalui WhatsApp di nomor 0811 1050 0567.

“Semua yang merasa tidak puas dengan pelayanan kesehatan di fasyankes, boleh melaporkan. Jangan mengintimidasi tenaga kami yang sedang bekerja di lapangan,” kata Azhar.

Tenaga Medis Berhak Menghentikan Pelayanan Jika Terancam

Merespons kasus tersebut, Kemenkes juga menegaskan bahwa tenaga medis maupun tenaga kesehatan memiliki hak untuk menghentikan pelayanan apabila menghadapi intimidasi, perundungan, atau ancaman saat bertugas.

Menurut Yuli, ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 273 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

“Kepada seluruh sejawat, pemda, dan fasilitas kesehatan, apabila dilakukan intimidasi atau perundungan, dipersilakan untuk meninggalkan layanan,” kata Yuli Farianti.

Pos terkait