JAKARTA – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Nabilah Aboe Bakar, menyoroti minimnya penambahan lahan pemakaman di Jakarta. Menurutnya, kondisi tersebut tidak sebanding dengan pembangunan taman yang terus dilakukan secara masif oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Kritik tersebut disampaikan Nabilah saat rapat pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Nabilah menilai pembangunan taman dan ruang terbuka hijau di Jakarta terus bertambah, namun belum diimbangi dengan penambahan area pemakaman yang semakin dibutuhkan masyarakat.
“Saya ingin mendengar evaluasinya terhadap pemakaman. Apakah ada pengadaan taman makam baru di 2025 selain di Srengseng Sawah? Tadi saya baca hanya satu, yaitu di Srengseng Sawah. Dan kenapa hanya satu? Sedangkan pembangunan taman itu luar biasa banyak,” kata Nabilah.
Menurutnya, keterbatasan lahan pemakaman harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena kebutuhan makam terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk di Jakarta.
DPRD DKI sebelumnya juga telah menyoroti terbatasnya kapasitas tempat pemakaman umum (TPU) di ibu kota dan mendorong pemerintah daerah menyiapkan solusi jangka panjang.
Nabilah mengakui masyarakat membutuhkan taman dan ruang terbuka hijau sebagai sarana rekreasi. Namun, kebutuhan lahan pemakaman juga tidak bisa diabaikan.
“Ketika masyarakat DKI Jakarta meninggal dunia, itu menjadi masalah baru karena kita semua kehabisan tempat untuk pemakaman,” ujarnya.
Soroti Pemakaman Wakaf dan Biaya Pemakaman
Selain menyinggung keterbatasan lahan makam milik pemerintah, Nabilah juga meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan perhatian terhadap pemakaman wakaf yang banyak dimanfaatkan warga ketika TPU sudah penuh.
