9 Kepala Daerah Kena OTT KPK Sepanjang 2026, Pukat UGM Soroti Lemahnya Pengawasan DPRD

JAKARTA – Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, menilai maraknya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah tidak lepas dari lemahnya sistem pengawasan di tingkat pemerintahan daerah.

Menurut Zaenur, mekanisme pengawasan terhadap kepala daerah belum berjalan secara efektif sehingga berbagai penyimpangan baru terungkap ketika aparat penegak hukum melakukan penindakan.

“Tentu lemahnya pengawasan. Pengawasan kepala daerah itu hampir tidak ada,” kata Zaenur saat dihubungi Kompas.com, Minggu (5/7/2026).

Ia menilai fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan DPRD maupun pengawasan internal pemerintah daerah belum mampu mencegah terjadinya pelanggaran.

“Pengawasan oleh DPRD tidak berfungsi, pengawasan internalnya juga tidak mampu untuk menanggulangi bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi, akibatnya bentuk-bentuk pelanggaran itu kemudian baru diketahui ketika sudah dalam bentuk penindakan oleh penegak hukum,” ujar Zaenur.

Soroti Lemahnya Checks and Balances

Zaenur juga menyinggung praktik politik donasi yang kerap terjadi di daerah. Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian elite politik enggan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.

Baca Juga :  Anggota DPR Anwar Sadad Mangkir dari Pemeriksaan KPK Terkait Kasus Dana Hibah Pokmas Jatim

Ia menilai rentetan kasus korupsi yang menjerat kepala daerah seharusnya menjadi bahan evaluasi agar mekanisme checks and balances dalam pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik.

“Karena tidak ada checks and balances itu makanya kemudian akibatnya adalah kepala daerah tidak diawasi dengan berarti oleh para elit-elit lokal khususnya oleh DPRD,” katanya.

Ongkos Politik Dinilai Jadi Pemicu Korupsi

Selain lemahnya pengawasan, Zaenur menyebut tingginya biaya politik menjadi persoalan utama yang mendorong praktik korupsi di daerah.

Menurutnya, biaya politik yang mahal banyak dipengaruhi pengeluaran yang melanggar hukum, seperti pembelian pencalonan maupun praktik politik uang.

“Dan kandidasi buying itu membeli pencalonan dengan membayar sejumlah uang kepada parpol pengusung, vote buying dengan membeli suara pemilih dalam bentuk serangan fajar dan sejenisnya,” tuturnya.

Zaenur menilai praktik korupsi kerap dilakukan sebagai upaya mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan, sekaligus mengumpulkan modal untuk menghadapi kontestasi politik berikutnya.

Karena itu, ia mendorong adanya revitalisasi sistem pengawasan, baik di lingkungan pemerintah daerah maupun DPRD, disertai peningkatan pendidikan politik kepada masyarakat.

Baca Juga :  Kena OTT KPK, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Tercatat Miliki 24 Properti Senilai Rp14,5 Miliar

“Bagaimana pendidikan politik kepada warga, kenapa? Karena ujung-ujungnya semua ya ada di warga. Warga juga yang suka minta politik uang, warga juga yang sering justru meminta kepada calon-calon kepala daerah dan warga juga yang bisa menghukum kepala daerah yang melakukan korupsi,” ucapnya.

Daftar 9 Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK pada 2026

Sebelumnya, sembilan kepala daerah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang Januari hingga awal Juli 2026.

Dari operasi tersebut, KPK mengungkap berbagai dugaan tindak pidana korupsi, mulai dari penerimaan suap hingga dugaan pemerasan.

Berikut daftar kepala daerah yang terjaring OTT KPK selama enam bulan pertama 2026:

  1. Wali Kota Madiun Maidi.
  2. Bupati Pati Sudewo.
  3. Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.
  4. Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari.
  5. Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman.
  6. Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.
  7. Bupati Muara Enim Edison.
  8. Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby.
  9. Bupati Langkat Syah Afandin.

Pos terkait