Jakarta — Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan LPG subsidi di Indonesia tidak mengalami kenaikan meski situasi geopolitik di Timur Tengah tengah bergejolak.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya mencari solusi agar harga energi bersubsidi tetap stabil.
“Pemerintah berupaya agar harga BBM dan LPG subsidi di Indonesia tidak mengalami kenaikan dan kami terus mencari jalan keluar,” ujar Bahlil usai membuka Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Sulawesi Utara di Manado, Sabtu (11/4), seperti dikutip dari Antara.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan Indonesia mencapai swasembada energi dan pangan. Kementerian ESDM pun disebut terus melakukan berbagai langkah untuk menekan ketergantungan impor.
“Kita akan berdayakan sumber daya alam yang kita punya, sehingga swasembada energi bisa tercapai,” kata Bahlil.
Saat ini, kondisi stok energi nasional dinyatakan aman. Ketersediaan BBM diperkirakan mencukupi hingga 20 hari ke depan, sementara LPG sekitar 10 hari ke depan, setelah melewati masa krisis dan memastikan suplai tetap terjaga.
Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi dan LPG 3 kilogram guna menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
Di sisi lain, kebutuhan BBM nasional masih cukup tinggi. Pada periode 2024 hingga 2026, konsumsi BBM Indonesia diperkirakan mencapai 1,5 hingga 1,6 juta barel per hari. Konsumsi tersebut didominasi oleh bensin sekitar 100 ribu kiloliter per hari dan solar sekitar 111 ribu kiloliter per hari pada 2026.
Sementara itu, produksi domestik BBM hanya berada di kisaran 600 ribu barel per hari. Kondisi ini menyebabkan tingginya ketergantungan impor untuk menutup selisih kebutuhan.
Bahlil menyebut lebih dari 59 persen kebutuhan BBM nasional masih dipenuhi dari impor, dengan sebagian besar pasokan berasal dari Singapura dan Malaysia.
