Media pemerintah Iran melaporkan Selat Hormuz hanya akan dibebaskan dari tarif selama 60 hari. Setelah periode tersebut berakhir, Iran dan Oman disebut akan mengelola jalur pelayaran tersebut, sebagaimana dilaporkan kantor berita Tasnim.
Di sisi lain, Wakil Presiden AS JD Vance menegaskan pemerintah AS berharap Selat Hormuz tetap bebas tarif dalam jangka panjang.
Sebelum aktivitas kapal tanker menurun drastis pada awal Maret akibat serangan Iran, sekitar 20 persen pasokan minyak dunia diketahui melewati Selat Hormuz.
Gangguan pada jalur pelayaran tersebut memicu salah satu guncangan pasokan minyak terbesar dalam sejarah perdagangan energi global.
Risiko Pelayaran Masih Tinggi
Meskipun harga minyak bergerak turun, risiko keamanan di Selat Hormuz dinilai belum sepenuhnya mereda.
Kelompok perdagangan pelayaran global Bimco mengingatkan bahwa rincian kesepakatan yang disampaikan AS dan Iran masih belum jelas.
Bimco menilai informasi mengenai jadwal pembukaan maupun kepastian jalur pelayaran yang aman di Selat Hormuz masih sangat terbatas.
“Karena minimnya rincian dan adanya riwayat pernyataan yang terlalu optimistis, kami menilai situasi keamanan bagi industri pelayaran masih sangat dinamis. Saat ini kami masih menganggap terlalu berisiko bagi kapal untuk mulai melintasi jalur tersebut,” ujar Kepala Keselamatan dan Keamanan Bimco, Jakob Larsen.
Larsen menambahkan bahwa ancaman ranjau laut di kawasan Selat Hormuz masih menjadi perhatian utama bagi pelaku industri pelayaran.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan kepada Kongres bahwa Iran telah menempatkan ranjau di sejumlah wilayah Selat Hormuz.
