DPRD Soroti Tata Kelola Aset Daerah
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah, Tietha Ernawati Suwarto, menilai persoalan yang dihadapi PT PRPP tidak dapat dipisahkan dari tata kelola aset daerah secara menyeluruh.
“Nanti insyaallah mudah-mudahan ke depan ada koordinasi antara pemerintah provinsi dengan DPRD provinsi untuk pengelolaan PRPP ke depan. Karena pengelolaan aset daerah tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi harus melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota,” kata Tietha.
Menurutnya, Komisi A bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Tengah saat ini tengah mendorong pendataan ulang terhadap seluruh aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Langkah tersebut dinilai penting karena terdapat sejumlah aset yang status kepemilikannya telah beralih dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi, terutama sejak pengelolaan SMA, SMK, dan SLB menjadi kewenangan penuh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Sebetulnya aset-aset itu perlu kita data kembali. Apakah aset itu kemudian nanti ke depan bisa lebih dimanfaatkan atau tidak. Kalau administrasinya sudah baik, tentu kita memiliki dasar untuk mengambil kebijakan berikutnya,” ujarnya.
Selain pembenahan administrasi aset, Tietha juga menilai pemerintah perlu menghitung kebutuhan biaya pemeliharaan agar aset yang dimiliki tetap produktif dan mampu memberikan manfaat ekonomi.
“Jadi kita punya aset, punya lahan, punya bangunan, bagaimana caranya kita memaksimalkan aset-aset tersebut,” katanya.
