JAMBI – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Jambi mendesak Pemerintah Provinsi Jambi memperkuat penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dalam aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Jambi, Senin (19/10/2026), mahasiswa juga menuntut transparansi anggaran penanganan karhutla sebesar Rp30 miliar.
Aksi yang dipimpin Ketua PC PMII Kota Jambi, M. Basir Sumardi, itu diterima langsung oleh Wakil Gubernur Jambi bersama Ketua DPRD Provinsi Jambi. Pertemuan tersebut berujung pada penandatanganan pakta integritas komitmen penanganan dan pencegahan karhutla.
Dalam orasinya, Basir menegaskan karhutla bukan sekadar persoalan musiman. Menurut dia, bencana tersebut mengancam keselamatan masyarakat, kesehatan publik, serta kelestarian lingkungan di Provinsi Jambi.
“Kedatangan kami hari ini adalah bentuk kecintaan kami terhadap Provinsi Jambi. Kehadiran Wakil Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Jambi secara langsung menemui massa aksi membuktikan bahwa pemerintah siap diuji komitmennya di hadapan publik dan masyarakat luas,” tegas Basir.
Dalam aksi itu, PC PMII Kota Jambi menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Pertama, pemerintah diminta menyusun dan memublikasikan strategi konkret pencegahan karhutla dalam jangka panjang agar bencana tersebut tidak terus berulang setiap tahun.
Kedua, mahasiswa menuntut transparansi dan audit menyeluruh terhadap alokasi anggaran penanganan karhutla sebesar Rp30 miliar. Mereka meminta penggunaan anggaran tersebut dibuka kepada publik agar dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.
Ketiga, pemerintah diminta menyediakan layanan kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat di wilayah terdampak kabut asap.
Keempat, PC PMII Kota Jambi mendorong pemerintah pusat menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.
Penandatanganan pakta integritas tersebut menjadi komitmen yang akan dikawal mahasiswa. Namun, PC PMII Kota Jambi memberikan tenggat waktu tujuh hari kerja kepada Pemerintah Provinsi Jambi untuk menunjukkan perkembangan dan langkah nyata atas tuntutan yang disampaikan.
Basir menegaskan, pihaknya akan terus mengawal realisasi komitmen tersebut. Jika tidak ada perkembangan yang jelas, PC PMII Kota Jambi menyatakan siap melakukan konsolidasi dan menggelar gerakan yang lebih besar.
PC PMII Kota Jambi menilai penanganan karhutla tidak cukup dilakukan melalui respons saat kebakaran terjadi. Pemerintah juga dituntut memastikan pencegahan berjalan efektif, anggaran digunakan secara transparan, serta masyarakat terdampak mendapatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan yang memadai. (*)
