SEMARANG – DPRD Jawa Tengah menyoroti kondisi keuangan PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah yang hingga kini masih dibayangi kerugian finansial.
Sorotan tersebut menguat setelah Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengancam akan menutup badan usaha milik daerah (BUMD) yang tidak mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Menyikapi hal itu, dua komisi di DPRD Jawa Tengah mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja serta tata kelola aset PT PRPP.
Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah, Bambang Hariyanto, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera mengevaluasi PT PRPP yang hingga saat ini belum mampu menyetorkan dividen kepada kas daerah.
“Selama ini karena PRPP mengalami kerugian kumulatif dan juga penyusutan, maka belum bisa memberikan deviden, meskipun sudah mulai laba,” kata Bambang saat dikonfirmasi, Selasa (7/7/2026).
Menurut Bambang, kondisi PT PRPP menjadi salah satu pembahasan penting dalam rapat pertanggungjawaban APBD Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 yang dilakukan DPRD bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Ia menjelaskan, evaluasi terhadap kinerja BUMD sebenarnya merupakan tugas rutin Biro BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pemprov Jawa Tengah yang dilaksanakan setiap triwulan.
“Nah kemarin komisi mendorong supaya itu benar-benar dioptimalkan, terutama pencermatan terhadap PRPP. Jadi segera evaluasi. Kalau memang sudah seperti itu, ya segera ambil keputusan yang terbaik,” katanya.
Bambang menambahkan, optimalisasi kinerja BUMD menjadi sangat penting mengingat ruang fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini masih terbatas.
“Dalam kondisi fiskal seperti ini, optimalisasi aset dan kinerja BUMD itu menjadi harapan untuk bisa mendukung kondisi fiskal daerah kita, PAD kita,” ucapnya.
