‎Warga Jambi Desak Prabowo Copot Menteri Kehutanan, Soroti Karhutla dan Kabut Asap

Jambi — Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Provinsi Jambi terus menjadi sorotan. Kondisi tersebut memicu desakan agar pemerintah pusat mengambil langkah lebih tegas, termasuk mengevaluasi kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
‎
‎Aktivis Jambi, Abdullah, bahkan meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot Raja Juli Antoni dari jabatannya. Ia menilai penanganan karhutla belum menunjukkan hasil yang sebanding dengan kondisi di lapangan.
‎
‎“Saya minta ketegasan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, copot Menteri Kehutanan karena tidak becus menjalankan jabatannya,” kata Abdullah.
‎
‎Menurut Abdullah, kunjungan Menteri Kehutanan ke Jambi yang disebutnya sudah dilakukan beberapa kali tidak memberikan dampak signifikan terhadap penanganan karhutla.
‎
‎Ia mempertanyakan efektivitas kunjungan tersebut ketika sejumlah titik kebakaran justru masih terjadi dan masyarakat harus menghadapi dampak asap.
‎
‎“Jangan hanya datang untuk acara seremonial dan mengunjungi lokasi yang titik apinya sedikit. Titik api yang parah justru harus menjadi prioritas,” ujarnya.
‎
‎Pertanyakan Penegakan Hukum
‎
‎Selain penanganan di lapangan, Abdullah juga mempertanyakan penegakan hukum terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab atas terjadinya karhutla, khususnya korporasi.
‎
‎Ia meminta aparat penegak hukum tidak pandang bulu dalam mengusut penyebab kebakaran, termasuk apabila ditemukan unsur kelalaian maupun kesengajaan.
‎
‎“Kami melihat sampai hari ini belum ada satu pun korporasi di Jambi yang dijadikan tersangka,” katanya.
‎
‎Menurut dia, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan publik. Terlebih, karhutla terus berulang dan masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
‎
‎Abdullah bahkan mempertanyakan apakah penanganan karhutla selama ini benar-benar diarahkan untuk menyelesaikan persoalan hingga ke akar masalah.
‎
‎“Jangan sampai publik bertanya-tanya, apakah karhutla ini benar-benar ingin dihentikan atau justru dibiarkan berulang karena ada kepentingan tertentu, termasuk kepentingan anggaran,” katanya.
‎
‎Namun, ia menegaskan dugaan tersebut harus dibuktikan melalui audit dan penelusuran oleh lembaga yang berwenang.
‎
‎Rakyat Hirup Udara Berbahaya
‎
‎Abdullah menilai persoalan utama bukan sekadar luasnya lahan yang terbakar, tetapi dampak langsung terhadap masyarakat.
‎
‎Menurutnya, warga Jambi harus menghirup udara yang kualitasnya terus memburuk hingga berbahaya akibat asap karhutla.
‎
‎“Yang menjadi korban adalah masyarakat. Mereka harus menghirup udara yang bukan lagi udara sehat. Ini yang harus menjadi perhatian utama pemerintah,” ujarnya.
‎
‎Ia meminta pemerintah tidak terus menggunakan alasan teknis seperti arah angin maupun asap kiriman untuk menjelaskan buruknya kualitas udara.
‎
‎“Jangan menyalahkan faktor nonteknis seperti angin atau asap kiriman. Itu bukan solusi. Yang harus dilakukan adalah penanganan luar biasa terhadap sumber kebakaran,” tegasnya.
‎
‎Abdullah juga meminta Gubernur Jambi mengambil langkah lebih konkret dengan mengumpulkan seluruh pemegang konsesi, perusahaan, pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya.
‎
‎Menurut dia, harus ada keputusan bersama mengenai tanggung jawab terhadap lahan yang terbakar.
‎
‎“Siapa pun yang memiliki atau menguasai lahan yang terbakar harus bertanggung jawab. Sengaja ataupun tidak sengaja, harus ada kejelasan tanggung jawabnya,” katanya.
‎
‎Ia menyebut persoalan karhutla di Jambi telah berlangsung cukup lama dan masyarakat tidak seharusnya terus menjadi pihak yang menanggung dampaknya.
‎
‎“Jangan sampai rakyat setiap hari menjadi korban, sementara persoalannya terus berulang. Pemerintah harus menunjukkan tindakan nyata, bukan sekadar pencitraan atau kunjungan ke lokasi kebakaran,” pungkasnya. (*)