Sebagai salah satu sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah terus mengarahkan pemanfaatan utang luar negeri untuk sektor-sektor produktif dengan tetap menjaga prinsip pengelolaan utang yang berkelanjutan.
Berdasarkan sektor ekonomi, porsi terbesar pemanfaatan ULN pemerintah digunakan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22 persen dari total utang pemerintah.
Selanjutnya, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,5 persen, sektor pendidikan sebesar 16,2 persen, konstruksi sebesar 11,5 persen, serta transportasi dan pergudangan sebesar 8,5 persen.
Bank Indonesia juga mencatat hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang dengan porsi mencapai 99,99 persen dari total utang pemerintah.
Utang Swasta Masih Tertekan
Sementara itu, posisi utang luar negeri swasta meningkat dari 191,4 miliar dollar AS pada triwulan I 2026 menjadi 193,2 miliar dollar AS pada April 2026.
Meski mengalami kenaikan secara nominal, ULN swasta masih mencatat kontraksi secara tahunan sebesar 0,7 persen. Namun, angka tersebut membaik dibandingkan kontraksi 1,8 persen pada triwulan I 2026.
Menurut BI, perkembangan tersebut terutama didorong oleh membaiknya kinerja utang luar negeri kelompok lembaga keuangan atau financial corporations yang mengalami kontraksi lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.
Berdasarkan sektor ekonomi, utang luar negeri swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian.
