Selain sektor usaha, layanan publik juga ikut terganggu. Sejumlah kantor layanan administrasi kependudukan dilaporkan sempat terhenti operasionalnya, sehingga masyarakat tidak dapat mengakses layanan secara normal.
Di sektor kesehatan, rumah sakit tetap mengandalkan sistem cadangan listrik, namun perpindahan daya yang tidak stabil berpotensi mengganggu peralatan medis sensitif dan sistem penyimpanan tertentu.
Penjelasan Teknis dan Sorotan Pasokan Energi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PLN menyebut pemadaman berkaitan dengan pemeliharaan jaringan serta kendala teknis pada sistem pembangkit. Namun, di sisi lain, muncul sorotan terkait kondisi pasokan energi primer, khususnya batu bara, yang menjadi bahan bakar utama pembangkit listrik di sistem Jawa-Bali.
Sejumlah pihak menilai adanya tekanan pada ketersediaan pasokan bahan bakar pembangkit yang berdampak pada pengurangan kapasitas operasi di beberapa fasilitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi keandalan suplai listrik secara keseluruhan.
Di tingkat kebijakan, mekanisme Domestic Market Obligation (DMO) batu bara dan harga jual dalam negeri juga menjadi sorotan. Kebijakan harga yang ditetapkan untuk kebutuhan domestik dinilai tidak sejalan dengan dinamika biaya produksi di sektor pertambangan, sehingga memengaruhi ketersediaan pasokan untuk pembangkit listrik.
Selain itu, proses administrasi seperti persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di sektor pertambangan juga disebut dapat memengaruhi kelancaran distribusi bahan baku energi.
Dorongan Perbaikan Sistem Energi
Kondisi ini mendorong munculnya desakan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola energi nasional, baik dari sisi hulu maupun hilir. Beberapa rekomendasi yang mengemuka antara lain penyesuaian kebijakan harga batu bara domestik, percepatan digitalisasi perizinan pertambangan, serta penguatan sistem kompensasi bagi konsumen terdampak pemadaman listrik.
