TANJABTIM – Aktivis lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Arie Suryanto, menilai Gubernur Jambi Al Haris belum menunjukkan konsistensi dalam menangani persoalan lingkungan hidup di kawasan pesisir Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pernyataan tersebut disampaikan Arie pada Kamis (11/6/2026).
Ia menyoroti belum adanya kunjungan langsung Gubernur Jambi ke sejumlah lokasi yang mengalami kerusakan lingkungan di wilayah pesisir Tanjung Jabung Timur selama menjabat sebagai kepala daerah.
Menurut Arie, abrasi pantai dan pencemaran sampah di kawasan pesisir menjadi dua persoalan utama yang membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Jambi.
“Wilayah pesisir Pantai Timur Jambi saat ini menghadapi ancaman abrasi yang cukup serius serta persoalan sampah yang terus mencemari kawasan pesisir. Ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah provinsi karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Arie.
Ia menegaskan penanganan masalah lingkungan di kawasan pesisir tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah kabupaten. Menurutnya, diperlukan sinergi antara Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan masyarakat untuk mencari solusi yang berkelanjutan.
Selain abrasi, Arie juga menyoroti belum adanya kepastian penetapan sempadan pantai pada sejumlah wilayah yang berbatasan dengan Areal Penggunaan Lain (APL), terutama di Kecamatan Sadu.
“Delapan desa di Kecamatan Sadu hingga kini belum memiliki kejelasan sempadan pantai. Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin akan memunculkan konflik pemanfaatan ruang di masa mendatang,” ujarnya.
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), panjang garis pantai Provinsi Jambi mencapai sekitar 261 kilometer. Dari jumlah tersebut, sekitar 230 kilometer berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sedangkan sisanya berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Dengan kondisi tersebut, Arie menilai Pemerintah Provinsi Jambi memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlanjutan kawasan pesisir yang menjadi salah satu aset strategis daerah.
Ia menyebut kawasan pesisir Pantai Timur Jambi memiliki potensi ekonomi yang besar, mulai dari sektor perikanan, budidaya, hingga pariwisata maritim dan ekowisata. Karena itu, pengelolaan kawasan pesisir dinilai harus didukung kebijakan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan.
Arie berharap Pemerintah Provinsi Jambi segera mengambil langkah konkret untuk menangani persoalan abrasi, sampah pesisir, dan penataan kawasan pantai secara berkelanjutan.
“Harapan kita sederhana, ada tindakan konkret dan keberpihakan yang nyata terhadap penyelamatan lingkungan pesisir Jambi, khususnya di Tanjung Jabung Timur,” pungkasnya. (*)
