SEMARANG – Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah, Imam Teguh, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait dugaan kebocoran 1,2 juta data warga Jawa Tengah akibat peretasan sistem.
Imam juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meningkatkan sistem keamanan digital agar mampu mengantisipasi perkembangan kejahatan siber yang semakin kompleks.
“Melalui teman-teman media saya juga menyampaikan kepada masyarakat, kami mohon maaf kepada masyarakat yang datanya bocor dan dipergunakan (pencuri) untuk hal yang tidak semestinya. Kami mohon maaf,” kata Imam saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (17/7/2026).
Menurut Imam, perkembangan teknologi membuat kemampuan pelaku kejahatan siber terus meningkat. Karena itu, pemerintah dituntut untuk terus memperbarui sistem perlindungan data dan keamanan informasi.
“Jangan sampai pemerintah kalah pintar dengan orang yang menggunakan teknologi. Itu yang harus diantisipasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, secanggih apa pun sebuah sistem tetap memiliki celah keamanan. Namun, evaluasi dan penguatan sistem harus dilakukan secara berkelanjutan untuk meminimalkan risiko kebocoran data.
“Secanggih apa pun tetap ada celahnya. Yang penting pemerintah harus waspada dan terus melakukan antisipasi supaya kejadian seperti ini tidak terulang,” katanya.
DPRD Akan Minta Penjelasan Pemprov Jateng
Imam menilai insiden tersebut menjadi peringatan penting bahwa keamanan siber harus menjadi prioritas, terlebih data yang dikelola merupakan data pribadi jutaan warga.
“Kalau sistem yang dimiliki pemerintah bisa ditembus, tentu perlu evaluasi menyeluruh. Jangan sampai pemerintah kalah cepat dalam meningkatkan kemampuan sistem keamanannya,” ujar Imam.
DPRD Jawa Tengah, lanjut dia, akan meminta penjelasan dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mengetahui penyebab dugaan kebocoran data serta langkah yang akan ditempuh untuk memperkuat sistem keamanan informasi pemerintah daerah.
Ia juga menyoroti aspek anggaran perlindungan sistem informasi dan keamanan siber, mengingat pelaku peretasan disebut merupakan seorang teknisi ponsel asal Bekasi.
“Kita juga harus melihat apakah anggaran untuk perawatan dan menjaga keamanan database itu memang sudah memadai atau belum. Itu harus dihitung kembali,” katanya.
