JAMBI – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Jambi melaksanakan aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Jambi pada Senin (15/06/2026) sebagai bentuk penyampaian sikap politik dan kritik terhadap berbagai persoalan nasional maupun daerah yang saat ini dinilai semakin mengkhawatirkan.
Dalam aksi yang mengusung tema besar “Selamatkan Indonesia dari Kurcaci Oligarki” tersebut, massa GMNI Jambi hadir dengan membawa berbagai atribut organisasi serta membentangkan baliho raksasa sepanjang 17 meter di depan Kantor Gubernur Jambi. Baliho tersebut memuat tulisan:
“Inggris Kita Linggis, Amerika Kita Setrika, Prabowo-Gibran Kita Ganyang”
yang menjadi simbol kritik terhadap arah pemerintahan nasional yang dinilai semakin jauh dari cita-cita kerakyatan dan semangat perjuangan Bung Karno.
Namun, sebelum baliho tersebut dipasang, pihak keamanan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jambi sempat melakukan penolakan. Menurut keterangan massa aksi, penolakan itu disampaikan dengan alasan bahwa keberadaan baliho tersebut tidak akan disukai oleh Gubernur Jambi.
“Jangan dipasang di sini balihonya, nanti Bapak Gubernur marah,” ujar salah satu pimpinan Satpol PP di lokasi aksi sebagaimana disampaikan oleh peserta aksi.
Meski demikian, GMNI Jambi tetap melanjutkan aksi secara damai dan menyampaikan berbagai tuntutan yang sebelumnya telah dirumuskan dalam press release organisasi. Di antaranya mendorong penggunaan Hak Interpelasi DPRD Provinsi Jambi terkait dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan, penguatan reformasi birokrasi, peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah, serta berbagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan demokrasi di Provinsi Jambi. Tuntutan tersebut sejalan dengan sikap resmi GMNI Jambi yang tertuang dalam press release “Selamatkan Indonesia dari Kurcaci Oligarki”.
Sayangnya, hingga aksi berakhir, Gubernur Jambi tidak hadir menemui massa aksi maupun memberikan tanggapan langsung terhadap aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
Ketua DPC GMNI Jambi, Ludwig Syarif Sitohang, menilai sikap tersebut sebagai bentuk ketidakpekaan pemerintah daerah terhadap suara rakyat dan kritik yang disampaikan oleh kalangan mahasiswa.
“Kami datang secara terbuka, membawa gagasan, membawa kritik, dan menyampaikan tuntutan yang berpijak pada kepentingan rakyat. Sangat disayangkan ketika Gubernur Jambi memilih tidak hadir dan tidak memberikan ruang dialog kepada mahasiswa yang sedang menyampaikan aspirasi secara konstitusional,” tegas Ludwig.
Menurut Ludwig, tindakan Satpol PP yang mencoba menghalangi pemasangan baliho juga menjadi catatan tersendiri bagi GMNI Jambi.
“Kami mempertanyakan alasan penolakan tersebut. Jika benar baliho ditolak karena dikhawatirkan membuat Gubernur marah, maka hal itu menunjukkan adanya cara pandang yang keliru terhadap demokrasi. Kritik bukan ancaman. Kritik adalah vitamin bagi kekuasaan. Pemerintah yang demokratis seharusnya tidak takut terhadap ekspresi politik yang disampaikan secara damai dan bertanggung jawab.”
Lebih lanjut, Ludwig menegaskan bahwa tema ‘Inggris Kita Linggis, Amerika Kita Setrika, Prabowo-Gibran Kita Ganyang’ merupakan bentuk ekspresi politik mahasiswa yang lahir dari kegelisahan terhadap kondisi bangsa saat ini.
“Bagi kami, kata ‘ganyang’ bukanlah seruan kebencian, melainkan simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Semangat itu berakar dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang selalu mengoreksi kekuasaan ketika menyimpang dari cita-cita keadilan sosial.”
GMNI Jambi juga menegaskan akan terus mengawal berbagai persoalan yang menjadi tuntutan aksi, termasuk pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan daerah, pemberantasan korupsi, serta perlindungan ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat.
“Kami tidak akan berhenti pada aksi hari ini. Aspirasi yang kami bawa adalah suara masyarakat yang menginginkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Jika pemerintah memilih diam, maka mahasiswa akan terus mengingatkan,” tutup Ludwig.
DPC GMNI Jambi menegaskan bahwa gerakan mahasiswa merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi dan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik, baik di tingkat daerah maupun nasional. (*)
