MEDAN. – Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) dijadwalkan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Sumatera Utara (Sumut), Senin (15/6/2026). Aksi tersebut akan mengangkat berbagai isu nasional yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat.
Hingga menjelang siang, situasi di sekitar Kantor DPRD Sumut masih terpantau kondusif. Arus lalu lintas di kawasan Jalan Imam Bonjol juga masih berjalan lancar dan belum diberlakukan pengalihan kendaraan.
Sejumlah personel kepolisian telah bersiaga di sekitar lokasi untuk mengantisipasi jalannya aksi. Kendaraan taktis (rantis) milik Brimob terlihat terparkir di lingkungan Gedung DPRD Sumut.
Selain itu, mobil patroli Polrestabes Medan tampak melakukan pemantauan dengan berkeliling di sekitar kawasan aksi.
Aktivitas pedagang kaki lima juga terlihat berlangsung normal di sekitar lokasi demonstrasi.
Sementara itu, massa aksi dari Universitas Sumatera Utara belum tiba di lokasi hingga siang hari.
Massa Diperkirakan Tiba Pukul 14.00 WIB
Ketua BEM USU, Angga Al Maaris Harahap, mengatakan peserta aksi akan bergerak dari Sekretariat BEM USU sebelum menuju Kantor DPRD Sumut.
“Kami berangkat dari titik kumpul Sekretariat BEM USU, jam 13.00 WIB. Perkiraan sampai di DPRD itu jam 14.00 WIB,” kata Angga.
Menurut dia, jumlah peserta yang akan mengikuti aksi diperkirakan mencapai ratusan orang.
“Kami membawa tajuk Menuju Indonesia Gagal, kurang lebih nanti 200 sampai 300 massa,” lanjutnya.
Soroti Harga BBM hingga Program MBG
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan yang akan disampaikan kepada pemerintah melalui DPRD Sumut.
Salah satu tuntutan yang disoroti adalah terkait stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya menyangkut pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
“Pertama kami menuntut pemerintah agar menjaga harga BBM tetap stabil dan mengawasi distribusi BBM subsidi sehingga hanya diterima oleh kelompok yang berhak, kemudian kami menuntut efisiensi serta transparansi dalam pengalokasian APBN dan APBD dengan memprioritaskan anggaran pada program prioritas,” ujar Angga.
Selain itu, BEM USU juga menyatakan penolakan terhadap segala bentuk dwifungsi Polri dan mendesak pemerintah untuk kembali menempatkan sektor pendidikan sebagai program prioritas nasional.
Mahasiswa juga berencana menyampaikan evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami juga menuntut untuk memberhentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menciptakan program pemenuhan gizi masyarakat yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran,” tuturnya.
